TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini, masuk dalam bursa Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Masuknya nama Risma sejalan dengan kriteria calon pemimpin Ibu Kota Baru yang sebelumnya disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, Jokowi menyebut kriteria calon pemimpin IKN Nusantara adalah seorang kepala daerah yang berlatarbelakang arsitek.

PDIP pun ikut bereaksi menanggapi kadernya masuk dalam bursa calon pemimpin IKN Nusantara ini.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, seharusnya Risma tetap fokus pada tugasnya di pemerintahan saat ini.

"Mengingat Bu Risma sudah mengemban tugas yang sangat penting sebagai Menteri Sosial. Jadi dalam konteks itu PDI-P menyadari bahwa setiap kader harus berkonsentrasi pada tugasnya."

"Yang sudah menjadi menteri, ya menjadi menteri konsentrasi di situ," kata Hasto ditemui di sela-sela HUT PDI-P, Senin (24/1/2022), dilansir Kompas.com.

Menurut Hasto, apabila kriterianya hanya kepala daerah atau mantan kepala daerah, Risma memungkinkan memenuhi hal tersebut.

Namun, Hasto ingin partainya tetap memberikan kesempatan kepada tokoh lain selain Risma untuk menjadi calon pemimpin IKN.

"Kita juga harus memberikan ruang bagi yang lain untuk diberikan kesempatan," tambah dia.

Hasto tak memungkiri, partainya memiliki sejumlah kader yang menjadi kepala daerah.

Sejumlah kader itu pun disebut berpotensi menjadi calon pemimpin IKN.

"Ya kalau kriterianya itu kepala daerah yang berhasil kita punya banyak. Ada Pak Anas (Abdullah Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi) di Banyuwangi."

"Ada Pak Hendi (Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang) dari Semarang yang juga terbukti mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik," jelasnya.

Baca juga: Jawaban Risma Terkait Berpeluang Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara: Banyak Kepala Daerah Arsitek

Baca juga: Jokowi Sebut Kriteria Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Bagaimana Peluang Ridwan Kamil?

Kemudian, Hasto juga menganggap, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI-P Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpotensi menjadi calon pemimpin IKN.

Ahok disebut Hasto berpotensi lantaran menunjukkan dedikasinya saat memimpin Jakarta.

"Ini kan orang-orang yang memang telah teruji kepemimpinannya," ujarnya.

Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya terkait kriteria dan penunjukan pemimpin IKN kepada presiden.

Komentar Risma soal Namanya Masuk Bursa Pemimpin IKN

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Tri Rismaharini ikut merespons soal namanya yang masuk bursa menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara.

Menurutnya, ada banyak kepala daerah yang berlatarbelakang arsitek.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," jawab Risma usai menanam Mangrove di Pantai Telaga Waja, Badung, Minggu (23/1/2022).

Saat ditanya kesiapan dirinya bila ditunjuk untuk posisi tersebut, Risma mengaitkannya dengan peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawabnya.

Baca juga: Terkesan Terburu-buru, Ekonom Faisal Basri Kritik Pemindahan IKN, Azyumardi Azra: Oligarki Politik

Awak media kembali mendesak Risma, apakah siap untuk ditunjuk.

"Bukan soal siap. Orang saya nggak tahu kok," kata Risma sambil tertawa.

Ia pun mengakhiri sesi tanya dengan wartawan dan mengajak kader PDIP yang sudah menantinya untuk foto bersama.

Diketahui ada beberapa calon Kepala Otorita IKN Nusantara yang memiliki latar belakang arsitek sesuai yang dikatakan Jokowi.

Selain Tri Rismaharini ada juga nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengatakan, terkait Calon kepala Otorita IKN yang disebutkan sebaiknya punya latar belakang arsitek atau pernah memimpin daerah merupakan sebuah kriteria yang ideal.

Pasalnya, Wandy menyebut bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh orang yang ditunjuk Presiden memang harus cakap soal infrastruktur.

"Karena memang tantangan dalam membangun dan memindahkan ibukota negara itu kan memang relevan dengan itu," kata Wandy.

Baca juga: Bocoran Kriteria Calon Pemimpin IKN Nusantara Adalah Arsitek-Kepala Daerah, Hasto: Sangat Pas

Meski demikian, Wandy mengatakan, perlu diingat bahwa masih ada waktu kurang lebih dua bulan semenjak UU IKN ditetapkan untuk Presiden memilih.

Sehingga, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan memimpin IKN Baru.

"Nah dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum pernah muncul bisa dimunculkan ke publik sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu," ucapnya.

Ia pun mengatakan, tetap keputusan menunjuk sosok yang akan menjadi kepala otorita IKN ada di tangan Presiden Jokowi.

"Jadi saya kira, kita biarkan presiden yang memang memiliki hak prerogratif soal itu," jelasnya.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai peluang Risma untuk ditunjuk sebagai Kepala Otorita lebih besar ketimbang Emil maupun tiga kepala daerah lainnya.

Menurut Adi, mustahil bagi Ridwan Kamil, Danny, ataupun Nova dipilih sebagai Kepala Otorita, mengingat ketiganya sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.

Baca juga: Pengamat Nilai Tak Perlu Latar Belakang Arsitek untuk Pimpin IKN Baru, Sosok Ini yang Dibutuhkan

Dari empat nama, hanya Risma yang menjabat sebagai menteri, sehingga dapat sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya.

"Nama-nama kepala daerah yang masuk kriteria Jokowi itu hanya Risma yang relatif aman," kata Adi.

Di luar itu, menurut Adi, publik masih banyak yang menjagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro.

Namun demikian, Adi mengatakan, sulit menebak keinginan Jokowi mengingat ia seringkali melakukan manuver yang arahnya sulit dibaca.

"Yang jelas siapa pun yang dipilih nantinya, pasti dianggap punya kompetensi dan tentunya punya kedekatan dengan presiden," kata dia.

(Tribunnews.com/Maliana/Theresia Felisiani, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Berita lain terkait Pemindahan Ibu Kota Negara