TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Wilayah Jawa Tengah Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA), Alit Yuliyanto mengatakan pernyataan pembubaran kepengurusan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PRIMA Jawa Tengah semakin memperkuat kesiapan PRIMA untuk lolos KPU dan menang Pemilu di tahun 2024.

"Ini menandakan PRIMA adalah partai yang besar. Dinamika di tubuh internal partai menjadi bukti bahwa PRIMA serius untuk menjadi kontestan Pemilu 2024," ujar Alit, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (26/1/2022).

Alit menjelaskan bahwa sebelumnya, DPP PRIMA telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 07/1-A/DPP-PRIMA/XII/TAHUN 2021 tentang pembekuan kepengurusan DPW PRIMA Jawa Tengah pada tanggal 20 Desember 2021.

SK tersebut membekukan kepengurusan Dhimas Putra sebagai Ketua, Hartati sebagai Sekretaris, dan Setyawan sebagai Bendahara DPW PRIMA Jawa Tengah.

Baca juga: Arteria Dahlan Pakai Pelat Khusus Dinas Serupa di Lima Mobil Berbeda, PRIMA Minta Penjelasan Polri

Setelah pembekuan tersebut, DPP PRIMA telah mengesahkan kepengurusan DPW yang baru.

Sehingga, menurut Alit, konferensi pers pembubaran yang dilakukan oleh Hartati dan kawan-kawan pada Rabu (26/1/2022) tidak berdampak bagi kerja-kerja partai.

"Pada waktu itu, DPP dengan terpaksa memang harus segera mengganti kepengurusan DPW PRIMA Jawa Tengah karena kebutuhan percepatan mempersiapkan persyaratan sebagai Partai Peserta Pemilu. Kita butuh orang-orang yang siap bekerja untuk rakyat sepenuh hati," ujar Alit.

Alit menegaskan, kader PRIMA adalah orang-orang yang siap memimpin dan juga siap dipimpin, serta satu komando untuk sama-sama mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

"Yang perlu digarisbawahi adalah SK tersebut hanya berisi pembekuan kepengurusan, bukan pemecatan mereka sebagai kader. Justru mereka yang mengajukan pengunduran diri," tambah Alit.

Alit membantah pernyataan Hartati dan kawan-kawan yang menyatakan DPP PRIMA tidak menerima masukan.

Sebab kata Alit, mekanisme kritik, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui wadah rapat.

Baca juga: Sambangi KPK, PRIMA Diminta Bawa Bukti Tambahan Terkait Pelaporan Dugaan Bisnis PCR

"Sesuai AD-ART, kita berikan kesempatan kepada kader dan pengurus di seluruh lapisan untuk menyampaikannya di Rapat Pimpinan Nasional, tapi mereka memilih menolak untuk hadir, sehingga ini menjadi preseden buruk bagi partai," tegas Alit.

Menurut Alit, ini cuma riak-riak biasa dalam organisasi. PRIMA sudah mempersiapkan syarat struktur dan administrasi untuk mendaftarkan diri sebagai partai peserta Pemilu di tahun 2024.

Sebelumnya seperti dikutip dari TribunSolo, belum genap setahun berdiri, permasalahan sudah menghampiri Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

DPW PRIMA Jateng menyatakan membubarkan diri setelah dibentuk melalui hasil musyawarah PRIMA di Jakarta pada tanggal 11-12 September 2021.

Pernyataan pembubaran diri itu dilakukan DPW PRIMA Jateng dan dihadiri 11 DPK di Wibugi Gilingan, Solo, Rabu (26/1/2022).

Menurut Sekretaris DPW PRIMA Jateng, Hartati, keputusan pembubaran diri ini lantaran munculnya surat pembekuan DPW oleh DPP PRIMA pada 20 Desember 2021.

Baca juga: PRIMA: Sumber Penyakit Bangsa Indonesia Saat Ini Adalah Oligarki

"Surat itu muncul karena DPW Jateng tidak menghadiri Rapimnas I. Dan itu merupakan keputusan kolegtif pengurus, dan telah dikomunikasikan dengan  DPP dan panitia," kata dia.

Wanita yang akrab disapa Arik menjelaskan, ketidakhadiran DPW PRIMA Jateng merupakan sikap dan kepedulian terhadap partai, dengan memberikan peringatan terhadap ketidakberesan mekanisme organisasi.

Sebab, DPW PRIMA Jateng sudah memberikan masukan, saran, dan kritik kepada DPP PRIMA berkaitan dengan program organisasi prioritas agar memfokuskan pada target lolos verifikasi pemilu 2024.

Sehingga sejak kepengurusan DPW PRIMA Jateng terbentuk, telah melakukan kerja-kerja politik dan organisasi seperti pemenuhan struktur di tingkat kota, kabupaten, kecamatan, kepastian kantor dan pemenuhan KTAnisasi sejumlah 1000 di tiap Kota/Kab meski tanpa dukungan DPP.

"Bahwa ketikdahadiran DPW PRIMA Jawa Tengah dalam Rapimnas I seharusnya dimaknai sebagai kritik internal tersebut, justru direspon secara kekanak-kanakan dan tangan besi menunjukkan karakter partai itu sendiri," ujarnya.

Baca juga: Pedangdut Dewi Luna Terjuni Dunia Politik, Gabung Partai Baru PRIMA

Arik mengatakan, DPW PRIMA Jateng telah membentuk DPK di Solo Raya, kecuali Wonogiri dan Sragen, Kendal, Kudus, Banyumas, Banjarnegara, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Tegal.

Sementara yang belum memiliki SK sudah ada di Wonogiri, Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Kota Magelang, dan Salatiga.

Para kader DPW kemudian melepas atribut mereka, dan memasukan ke dalam kardus, yang bertuliskan 'sampah'.

(Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)