"Karena kita ingin agar Ibukota yang kontroversi menjadi ibukota bersama," lanjut Suryadi.

Baca juga: Diperiksa sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik Anak Ahok, Ini Alasan Polisi Tak Menahan Ayu Thalia

Soal kabar pihaknya lebih memilih mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan daripada Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi kepala otorita IKN Baru, Suryadi mengelaknya.

"Klarifikasi dulu ya, jadi kita tidak menyebut orang dari klarifikasi kami tidak pernah mendukung Pak Anies," kata Suryadi.

Kabar Ahok Jadi Kepala Otorita

Ramai dibicarakan publik, nama Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang-gadang akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Diketahui, nama Ahok muncul kembali setelah sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama Ibu Kota Baru secara resmi.

Hal tersebut disampaikan Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dikutip dari tayangan Kompas Tv, Selasa (18/1/2022)

Kendati demikian, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan keputusan siapa bakal calon yang akan memimpin tempat itu.

Baca juga: Disebut Akan Didorong PDIP Maju Bursa Calon Gubernur DKI Tahun 2024, Ahok Tak Ingin Berandai-andai

Baca juga: Nusantara Telah Disetujui Jadi Nama Ibu Kota Baru, Sebelumnya Ada Sekitar 80 Calon Nama

Mengutip Kompas.com, jauh sebelum memutuskan nama Nusantara, Jokowi telah menyebutkan empat calon nama kepala pemerintahan setingkat provinsi itu.

Empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota itu yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Kemudian mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Juga Bambang Brodjonegoro yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Termasuk satu orang lagi yakni mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana.

Baca juga: Bukan Nusantara, Rektor Uniba Sarankan Presiden Jokowi Beri Nama Pakunagara untuk Ibu Kota Negara

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tuniyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(Kompas.com/Elza Astari Retaduari/Akhdi Martin Pratama)