Dituduh Azis Syamsuddin Bunuh Karakternya, KPK Membantah
Muhammad Azis Syamsuddin menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya membunuh karakternya.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Azis Syamsuddin menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya membunuh karakternya.
KPK pun membantah tuduhan tersebut.
"Kami memastikan dalam setiap proses penanganan perkara selalu bekerja sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).
Ali menilai Azis sedang membela diri usai menuding pihaknya mencoba melakukan pembunuhan karakter.
Baca juga: Jelang Putusan, Azis Syamsuddin Minta Pihak Luar Persidangan Tak Beri Komentar Apapun
Tuduhan Azis dinilai lumrah dalam penanganan perkara pada tahap persidangan.
"Terdakwa tentu punya hak untuk membela diri termasuk membantah seluruh isi dakwaan tim jaksa," kata Ali.
Sebelumnya, Azis Syamsuddin memprotes tuntutan penjara empat tahun dua bulan yang diminta jaksa penuntut umum (JPU) KPK.
Dalil jaksa dalam menuntut Azis dinilai membunuh karakternya.
"Hal ini menunjukkan suatu upaya pembunuhan karakter, character assassination terhadap pribadi saya," ucap Azis saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (31/1/2022).
Azis mengatakan ada beberapa keganjilan yang dia temukan dalam dalil tuntutan jaksa.
Pertama, soal penerbitan surat perintah penyelidikan dan penyidikan dari KPK.
JPU KPK menuntut mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan.
Azis diyakini terbukti menyuap mantan Penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain sejumlah Rp3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS.
Jaksa KPK juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada Azis sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politis terhitung 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/1/2022).
