Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, tidak sependapat jika Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara dari latar belakang politikus partai politik.

Menurutnya, Kepala Otorita IKN Nusantara sebaiknya bukan kader partai.

"Ini agar mencerminkan kebinekaan dari aspek politik partai," kata Emrus dalam pesna yang diterima Tribunnews, Selasa (1/2/2022).

Andai pun memang Presiden menujuk kader partai, Emrus menyarankan agar kader tersebut untuk menanggalkan jaket parpolnya.

"Saya sarankan sosok sosok tersebut keluar dari partai politik supaya lebih mencerminkan inklusivitas dari aspek pesan lambang nonverbal komunikasi politik," kata dia.

Pasalnya, Emrus mengatakan bahwa Kepala Otorita yang berasal dari partai tak ada bedanya dengan kepala-kepala daerah yang didukung partai dan bahkan melalui proses Pemilu.

Baca juga: Igun Wicaksono Sebut Kepala Otorita IKN Idealnya Dipimpin Putra Asli Kalimantan Timur

"Kalau dari partai ya lebih baik gelar Pemilu saja. Makanya menurut saya Kepala Otorita IKN yang pertama sebaiknya bukan orang partai," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengusulkan jika memang nanti dalam Kepala Otorita IKN ada posisi Wakil Kepala, sebaiknya posisi tersebut diisi oleh tokoh Kalimantan.

"Supaya pembangunan itu melibatkan kearifan lokal dan itu salah satu penghormatan kita kepada masyarakat setempat, dan andaikan ada masalah di sana, nanti bisa menyelesaikannya melalu pendekatan budaya hingga adat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal nama Ketua Otoritas IKN baru.

Baca juga: Ahok Calon Kuat Kepala Otorita IKN, PKS: Silakan Saja Kalau Masih Wacana tapi Pesan Kami Ada Dua

"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022).

Meski begitu, Hasto pun mengatakan, PDIP memiliki calon Kepala Otorita yang memenuhi syarat.

Dimana, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatarbelakang Kepada Daerah dan arsitek.

Hasto pun menyebut, nama Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang memiliki syarat tersebut.

"PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Thahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," ucap Hasto.

Terkait nama Ahok yang akan diajukan PDIP sebagai kepala otorita IKN, Hasto menyebut bahwa semuanya dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati.

Tetapi, dari perspektif kriteria itu PDIP sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan.

Baca juga: Edy Mulyadi Bicara Tolak IKN Sebelum Diperiksa, Singgung Eksploitasi di Kalimantan

"Diperlukan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan juga memiliki pemahaman terhadap tata kota, perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city sebagai identitas yang mau dibangun di Ibu Kota Negara," papar Hasto.

"Tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia," jelasnya.