TRIBUNNEWS.COM - Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru (UU IKN) telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022.

Setelah disahkan tersebut maka pemindahan dan pembangunan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dikutip dari Tribunnews, UU IKN terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala kebijakan terkait pemindahan ibu kota.

Terkait pemindahan ibu kota ini ternyata terdapat fakta mengenai siapa pengaggas awal untuk melakukannya.

Ia adalah mantan Kepala Bappenas periode 2014-2015, Andrinof Chaniago.

Baca juga: Kepala BIN: IKN Nusantara Lokomotif Baru Transformasi Indonesia

Baca juga: Kepala BIN Bicara Pembangunan IKN: Bukti Presiden Tak Ingin Ada Kesenjangan Antar Pulau

Hal ini diketahui melalui wawancara dengan Aiman Wicaksono di acara bertajuk 'Aiman' pada 27 Januari 2020 lalu.

Ketika Andrinof ditanya mengenai apakah dirinya penggaggas awal pemindahan IKN baru, ia membenarkan hal tersebut.

"Betul Anda yang melakukan kajian awal pemindahan ibu kota?," tanya Aiman.

"Kalau disebut kajian awal, bisa," jawab Andrinof.

Bahkan fakta lainnya yang didapatkan adalah dirinya berinisiatif untuk memberikan ide pemindahan IKN ini dan bukanlah perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada persis perintah seperti itu (perintah pemindahan IKN dari Jokowi), memang sudah di-sounding-kan ke Pak Jokowi bahwa pembangunan kita adalah masalah ini."

"Bahkan kalau saya (terkait pemindahan IKN) sebelum masuk ke Bappenas ," jelasnya.

Lalu seperti apakah sosok dari Andrinof Chaniago? Berikut penjelasannya.

Profil Andrinof Chaniago

Dikutip dari perpusnas.go.id, Andrinof Achir Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat pada 3 November 1962.

Selain itu ia juga merupakan akademisi, peneliti, sekaligus pengamat kebijakan publik.

Andrinof juga merupakan dosen Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Mengenai riwayat pendidikannya, ia adalah lulusan dari Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan Ilmu Politik.

Baca juga: Apakah Calon Pemimpin Ibu Kota Baru akan Jadi Gubernur? Berikut Penjelasan Andrinof Chaniago

Lalu ia melanjutkan studinya di universitas yang sama dengan mengambil jurusan Perencanaa dan Kebijakan Publik.

Terakhir, ia mengambil jurusan Ilmu Filsafat untuk Strata 3 (S3).

Dia juga pernah kuliah di Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan untuk meraih gelar diploma jurusan Pembangunan Nasional pada tahun 2004.

Sementara dalam riwayat kariernya, ia adalah pendiri dari Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) pada tahun 1999 serta CIRUS Surveyors Group (CSG) di tahun 2008.

Andrinof juga salah satu penggaggas dari ide bertajuk "Visi Indonesia 2033" yang menawarkan konsep pembangunan Indonesia meuju negara maju pada tahun 2033 mendatang.

Kemudian ia juga merupakan ketua umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.

Diketahui, ia juga menjadi salah satu tim sukses Jokowi sejak pemilihan Wali Kota Solo 2010, pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, dan Pemilu Presiden tahun 2014.

Setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada tahun 2014, Andrinof diangkat menjad Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas).

Dirinya menjabat sebaga menteri dari 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015.

Lalu pasca dirinya tidak menjabat menjadi menteri, Andrinof menjadi Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri pada 19 Februari 2020 hingga saat ini dikutip dari Kontan.co.id.

Pernah Yakinkan Jokowi Mengenai Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Dikutip dari Tribunnews, ia membeberkan terkait keberhasilannya meyakinkan Jokowi mengenai tidak tepatnya kebijakan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).

"Saya berhasil menjelaskan kepada Presiden Jokowi bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda itu tidak tepat," katanya.

Ia menyarankan kepada Jokowi agar memperbaiki prasarana, sarana, dan sistem layanan penyeberangan Merak-Bakauheni.

Baca juga: Andrinof Chaniago: Saya Yakinkan Jokowi Jembatan Selat Sunda Tidak Tepat

Andrinof pun melihat, perbaikan tersebut berhasil karena tidak pernah lagi adanya kemacetan.

"Antrean 1 kilometer pun tidak pernah," ujar Andrinof.

Hal lain yang dirinya kerjakan saat berada di kabinet Presiden Jokowi adalah terkait pembatalan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.

Saat itu, Andrinof mengevaluasi dan mengoreksi proposal pembangunan Pelabuhan Cilamya yang keliru.

"Ada beberapa proposal proyek infrastruktur lain yang saya lihat tidak tepat tetapi saya tidak perlu sebut."

"Semua saya coba luruskan walau dengan risiko ada yang terganggu," ujar Andrinof.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Lusius Genik Ndau Lendong/Yunita Rahmayanti)(Kontan.co.id/Dina Mirayanti Hutauruk)

Artikel lain terkait Pemindahan Ibu Kota Negara