"Dalam kasus Satelit Slot Orbit 123 di Kemhan, "benar" Presiden memberi arahan agar Slot Orbit tersebut diselamatkan, tentu tanpa melanggar aturan. Arahan itu disampaikan tanggal 4/12/15, tapi kontrak dengan perusahaan sudah dilakukan lebih dulu, tanggal 1/12/15," kata Mahfud dalam akun Instagramnya, @mohmahfudmd, pada Rabu (19/1/2022).

Ia melanjutkan, pada tanggal 13 Oktober 2017 terbit lagi surat tentang arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan masalah yang saat itu muncul. 

Intinya, lanjut dia, tetap diupayakan penyelamatan agar Indonesia tak kehilangan Slot Orbit.

Baca juga: Mahfud MD Endus Dugaan Penyelundupan Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemhan

"Jadi yang dilakukan Menko Polhukam sekarang ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Slot Orbit yang tersandera oleh kontrak yang bermasalah," kata dia.

Ia mengatakan pemerintah harus berjuang keras untuk menyelamatkan Slot Orbit tersebut.

Hal itu karena, kata dia, International Telecommunications Union (ITU) memberi perpanjangan penggunaan slot sampai November 2024.

"Tapi dengan meminta 36 bulan sebelum itu semua kontrak dan spesifikasi teknisnya sudah jelas. Padahal sampai sekarang (sudah tinggal 34 bulan) belum ada syarat itu," kata Mahfud.

Untuk itu, ia berharap Menkominfo dan Menhan bisa mengatasi masalah tersebut.

Ia membantah jika dikatakan lepas tangan apalagi cuci tangan terkait hal tersebut.

"Ketika ditanya wartawan, saya hanya bilang tak tahu apa yang terjadi sebelum jadi Menko. Justru saya tidak lepas tangan, melainkan turun tangan dan terus berkoordinari dengan Kemhan, Kemkominfo, Kemenkeu, dan Panglima TNI," kata dia.

Ia menjelaskan hal itu dilakukannya karena arahan dari Presiden agar Slot Orbit tersebut diselamatkan.

Menurutnya, apabila ia mau lepas tangan maka ia hanya tinggal diam dan membiarkan masalah tersebut sambil duduk dengan nyaman.