TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, telah secara resmi meneken kontrak pembelian enam pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis pada Kamis (10/2/2022).

Dikutip dari Kontan.co.id, satu pesawat tempur Rafale per unit dihargai 120 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,72 triliun.

Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk membeli enam pesaawat tempur tersebut sekitar Rp 10,32 triliun.

Selain itu perjanjian kerja sama dengan Prancis tersebut adalah awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur berikutnya.

Baca juga: Pengamat Militer: Pembelian Pesawat Tempur Rafale dan Kapal Selam Scorpene Tepat

Baca juga: Pengamat Sebut Rugi Jika Rencana Indonesia Beli Jet Tempur Rafale dan Kapal Selam Scorpene Batal

Pembelian pesawat tempur yang dilakukan Prabowo ini pun mengundang kritikan dari sejumlah pihak, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Komisi I DPR RI.

PSI: Apa Layak kita Jor-Joran Belanja Pesawat Tempur Sekarang?

Dikutip dari Tribunnews, Juru Bicara DPP PSI, Rian Ernest, mempertanyakan kebijakan Prabowo Subianto terkait pembelian pesawat tempur ini.

“Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan obat dan vaksin,” kata Rian pada Jumat (11/2/2022).

Selain itu, Rian juga menginginkan adanya transparansi oleh Kemenhan mengenai pembelian Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista).

“Sikap terbuka itu bisa dimulai dengan merilis rencana strategi pembelian Alutsista seperti apa saja yang mau dibeli, apa dasar kebijakannya, dan seterusnya,” katanya.

Lalu, Rian juga menginginkan agar Prabowo bijak untuk melihat prioritas belanja mengingat kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman.

“Jangan sampai ada pertanyaan di publik, apakah pengadaan alutsista ratusan triliun menjelang Pemilu 2024 ini berkaitan dengan hajatan Pilpres," ujarnya.

Namun di lain sisi, Rian setuju akan peremajaan alutaista yang dilakukan agar tragedi seperti kapal selam Naggala tidak terulang.

“Data dari Harian Kompas pagi ini, akan ada sampai Rp 1.750 triliun yang bisa saja dihabiskan sampai 2024. Saya akui peremajaan alutsista itu penting, tapi tolong pastikan anggaran transparan dan ada skala prioritas,” jelas Rian.