TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mempertanyakan hasil temuan Setara Institute yang menyatakan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (KBB) terbanyak di Indonesia, yakni sebesar 40 peristiwa sepanjang 2021.

Uu mengatakan hasil riset Setara Institute itu tidak sesuai dengan survei yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar, yang menyatakan KBB di Jabar menempati peringkat terbaik ke-6 di Indonesia.

"Kalau ada yang bilang Jabar ini intoleran, itu tidak benar. Kita sudah kroscek ke Bakesbangpol, hasilnya Jabar menempati peringkat 6 sebagai daerah dengan KBB terbaik. Tidak benar jika Jabar disebut intoleran," kata Uu saat dihubungi, Kamis (10/2).

Baca juga: 14 Tahun Jabar Tempati Posisi Teratas Pelanggaran Kebebasan Beragama, Aceh Keluar dari 10 Besar 

Ia meminta Setara Institute menunjukkan di mana saja lokasi dugaan pelanggaran KBB tersebut di Jabar. Bukan sekedar menyatakan bahwa Jabar paling banyak mengalami pelanggaran KBB.

"Coba sampaikan kepada kami, di mana saja, kelompok mana yang merasa terganggu, jangan asal tunjuk. Biar saya yang datangi dan selesaikan langsung," katanya.

Uu juga meminta Setara Institute untuk berjalan-jalan lebih jauh ke berbagai kota dan daerah di Jabar.

Bisa disaksikan, katanya, banyak tempat ibadah didirikan di Jabar, dari mulai mall, pertokoan, sampai rumah.

"Dan masyarakat tidak mengganggu tempat ibadah itu, mau didirikan di mana juga. Tidak protes atau apa. Kita selalu bertoleransi di sini, saling menghargai dan tidak mengganggu, kenapa selalu digembar-gemborkan paling intoleran," katanya.

Baca juga: Setara Catat Aceh Keluar dari Urutan Lima Besar Kasus Pelanggaran KBB di Tahun 2021, Tapi . . .

Ia mengatakan sangat tidak adil jika yang dihitung hanya pelanggaran KBB, namun tidak menghitung penghargaan masyarakat terhadap KBB.

Ia meyakini kalaupun terjadi pelanggaran KBB, jumlahnya akan jauh lebih kecil daripada masyarakat yang selama ini menjaga KBB.

Di sisi lain, Jabar merupakan provinsi yang luas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Akan memungkinkan jika kesalahpahaman yang terjadi lebih banyak jika dibandingkan provinsi lainnya yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.

"Kami harap masalah SARA bisa disikapi dengan bijak dan jangan sampai menimbulkan gejolak. Kami pemerintah selalu berupaya memelihara kedamaian di sini, jangan malah dipicu dengan isu-isu seperti itu," katanya.

Baca juga: Kepala BNPT: Mari Perkuat Pilar Kebangsaan Cegah Paham Radikal Intoleran

Ia mengatakan masyarakat Jawa Barat terbiasa hidup dalam keberagaman, baik di kawasan kota maupun pedesaan.

Diskriminasi sangat dihindari di berbagai sendi kehidupan, dari mulai di pemerintahan, pelayanan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat.(tribun jabar/muhamad syarif abdussalam)