Nilai investasi proyek pabrik tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.

Penghentian operasi pabrik IRK ini disebabkan ketidaksiapan infrastruktur penunjang industri di kawasan pabrik tersebut berada.

Alhasil, biaya transportasi, bongkar muat, dan produksi terjadi pembengkakan.

“Lokasi pabrik jauh dari laut, sekitar 20—30 kilometer dari bibir pantai. Tanah di sana juga milik Pemda, bukan punya Meratus,” ungkap Silmy Karim.

Abaikan Etika

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan sikap yang ditujukan Direktur Krakatau Steel sangat over reaktif.

"Sikap reaktif ini sampai mengabaikan etika persidangan dan kehormatan DPR," ujar Lamhot yang juga hadir dalam RDP tersebut.

Menurut Lamhot, Krakatau Steel merupakan perusahaan besar tapi seperti kerupuk, sebab keropos dan tak berisi.

Puluhan tahun, lanjut Lamhot, perusahaan ini mengimpor bahan baku tapi keuntungan yang didapat hanya dari bisnis trading.

"Ini sebenarnya yang harus kita pertanyakan, ada kartel besar di belakang Krakatau Steel ini. Apa yang ditunjukan dengan sikap Dirutnya tadi semakin menunjukan ada kartel besar di belakang mereka, rasanya ada yang ditutup-tutupi oleh Direksi KS, makanya dari awal saya mengusulkan agar dibentuk Panja Baja, untuk mengusut tuntas dan investagi menyeluruh Krakatau Steel," ucap Lamhot.

Penulis: Reza Deni/Chaerul