TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI telah menetapkan 7 anggota terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Ada pun 7 orang anggota KPU terpilih periode 2022-2027 adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asya'ri, Mochamad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Melas.

Sementara, 5 orang anggota Bawaslu yang terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti pun menyoroti jalannya fit and proper test serta pemilihan anggota KPU-Bawaslu RI.

Dimana, kata Ray, dalam fit and proper test muncul pernyataan-pernyataan yang bersifat dukungan dari anggota Komisi II DPR kepada calon peserta KPU-Bawaslu.

Tentunya, peryataan dukungan itu tak disampaikan kepada seluruh peserta KPU-Bawaslu yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

"Apalagi tadi sampaikan, ada istilah 'Dapil, Dapil, Dapil' (saat fit and proper test). Justru menurut saya memberi kesan bahwa seolah-olah orang-perorang ini seperti titipan begitu. Itu justru tidak elok khususnya kepada mereka yang akan dipilih," kata Ray dalam diskusi virtual, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Keterwakilan 30 Persen Perempuan Tak Terwujud di KPU-Bawaslu, Begini Penjelasan Komisi II

Ray menilai, bahwa peryataan dukungan yang muncul itu tak akan memberi kesan apa-apa bagi anggota Komisi II DPR. 

Namun, bagi mereka yang terpilih dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu justru berpotensi negatif di mata masyarakat.

"Karena seolah-olah mereka sudah seperti mendapatkan tinta emas kampanye tersendiri dari para anggota Komisi II," ungkap Ray.

Ray berharap, model-model seperti ini dikemudian hari tak terjadi dan dapat dicegah.

Sehingga, tidak ada kampanye terselubung di dalam fit and proper test.

"Karena bukan komisi II nya tetapi calon-calon nya sendiri yang jadi rikuh karena seolah-olah mereka mendapat semacam perlakuan emas dari anggota anggota Komisi II," ujar Ray.

"Siapapun itu atau sebaliknya menimbulkan kecurigaan publik bahwa orang-orang yang sedang di tes ini sebenarnya sudah memiliki jaringan jaringan tertentu di kisaran partai politik dalam hal ini fraksi dan lebih khusus lagi dalam hal ini anggota Komisi II," jelas Ray.