TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR telah memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027. Namun dari 12 nama yang terpilih itu, keterwakilan 30 persen perempuan disorot karena hanya ada satu perwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menyayangkan hal itu karena menurutnya keterwakilan perempuan itu merupakan amanat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Tentu sangat disayangkan karena hanya ada satu perempuan yang dipilih untuk KPU dan Bawaslu. Padahal seruan untuk meningkatkan keterpilihan minimal 30 persen di KPU dan Bawaslu selalu disuarakan," kata wanita yang akrab disapa Ninis itu, Kamis (17/2/2022).

"Anggota Komisi II pun dalam beberapa pernyataannya menyatakan mendukung hal ini. Tetapi ternyata hanya ada satu," imbuh dia.

Ninis berharap minimnya perwakilan perempuan dalam anggota KPU-Bawaslu tak akan mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kontestasi Pemilu 2024.

Ia mendorong agar kontribusi Betty dan Lolly dapat mendorong keterwakilan perempuan dalam politik minimal 30 persen.

Baca juga: Terpilihnya Hanya 1 Perempuan di KPU dan Bawaslu Dikritik, Dinilai Pertahankan Tradisi Tak Elok

"Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis sebagai pengambil kebijakan, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan juga bisa memberikan efek bola salju untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam institusi politik yang lainnya," ujar Ninis.

"Dengan hadirnya perempuan dalam penyelenggara pemilu juga bisa menghadirkan ruang keadilan pemilu yang lebih ramah terhadap perempuan," tandas dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pada dasarnya DPR memiliki komitmen tinggi untuk mendorong keterwakilan 30 persen perempuan.

Namun, ketika berproses di DPR, ada campur tangan politik dan negosiasi.

"Nah tapi kan ketika di DPR itu kan ada proses politik ada proses negosiasi. Akhirnya ya kita hanya bisa satu lagi," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Senada dengan Saan, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

"Jadi pertimbangan keterwakilan perempuan memang bagian yang dijadikan untuk melakukan pilihan. Tetapi tidak hanya itu, jadi karena banyak faktor yang dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai anggota KPU dan Bawaslu, sehingga tersaring hanya satu orang," kata Guspardi, Kamis (17/2/2022).

Selain keterwakilan perempuan, kata dia, faktor kapasitas, integritas hingga independensi juga menjadi pertimbangan.

"Tuntutan masyarakat itu, kan, kapasitas, kapabilitas, integritas, kemudian bagaimana dia independen, tidak terafiliasi pada salah satu parpol, ia mampu bekerja keras," ucapnya.

Apalagi, politikus PAN itu mengatakan perhelatan Pemilu 2024 akan sangat kompleks. Sehingga diperlukan anggota penyelenggara pemilu yang mumpuni dari segala aspek.

"Jadi jangan dikorbankan pelaksanaan pemilu ke depan itu, kan, kenapa karena pemilu ke depan itu kan tantangannya sangat luar biasa. Pertama, pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak antara pilpres, pileg kabupaten/kota dan provinsi pusat, pilkada, dan ini belum pernah kita lakukan selama ini. Jadi tantangannya sangat berat di satu sisi adalah kondisi ekonomi pandemi COVID dan sebagainya," kata Guspardi.

Kendati demikian, Komisi II DPR mendorong keanggotaan KPU-Bawaslu yang baru ini memperhatikan keterwakilan 30 perempuan ini.

Misalnya, mewujudkan hal itu pada struktur keanggotaan KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

"Itu yang akan kita dorong KPU yang baru. Ketika nanti melakukan seleksi, melakukan pembetukan KPU KPU di provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu provinsi kabupaten/kota, memperhatikan agar ketewakilan 30 persen perempuan itu bisa terwujud. Kita akan dorong di situ," kata Saan.(tribun network/mam/dod)