TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagian besar masyarakat di Indonesia ternyata masih puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam hal penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu setidaknya tersaji dari hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.

Survei bertajuk 'Sikap Publik Terhadap Omicron, Vaksin Booster, PTM, dan Apatisme Warga' itu digelar pada 15 Januari hingga 17 Februari 2022 secara daring.

Hasilnya, sebanyak 71,0 persen masyarakat mengaku sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi.

Sementara 20,9 persen lainnya mengaku kurang puas, dan 3,9 persen responden tidak puas sama sekali.

"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam paparan survei secara virtual, Minggu (20/2/2022).

Dibandingkan dengan hasil survei tatap muka Indikator pada Desember 2021 silam, perbedaannya tak terlalu signifikan.

Demikian pula berdasarkan tren, Burhan mengatakan kepuasan terhadap Jokowi relatif stabil.

"Kepuasan terhadap kinerja Jokowi relatif stabil sejak November lalu," beber Burhan.

Baca juga: Survei Trust Indonesia: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi 70,1 Persen, Maruf Amin 53,8 Persen

Pada November 2021 kepuasan terhadap kinerja Jokowi 72 persen, Desember 2021 sedikit turun 71 persen dan di Februari 2022 71 persen.

Survei Indikator ini dilakukan kepada sejumlah masyarakat secara acak dengan metode simple random sampling.
Indikator mengirimkan sejumlah pertanyaan lewat formulir di pesan singkat WhatsApp.

Nomor ponsel masyarakat diperoleh dari data survei lapangan yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 2021.

Burhanudin menjelaskan lewat survei yang dilakukan secara daring ini lembaganya ingin membuktikan respons publik terkait sebaran varian Covid-19 Omicron dengan persepsi terkait kebijakan pemerintah.

Survei sepenuhnya dibiayai oleh Indikator Survei Indonesia.

"Jadi kita ingin melihat bagaimana publik merespons omicron, dan bagaimana persepsi publik terkait kebijakan pemerintah," tuturnya.

Burhanuddin mengatakan tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi ini dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan dan rencana kebijakan terkait penanganan pandemi virus corona.

Ia juga membeberkan tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan demografi, di antaranya berdasarkan agama.
Menurut Burhan penganut Protestan dan Katolik memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dari responden Muslim.

"Kinerja Presiden berdasarkan kategori agama, Protestan dan Katolik tingkat kepuasannya lebih tinggi dari responden Muslim," tuturnya.

Sebagai rincian, sebanyak 68,2 responden Muslim cukup puas dan sangat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Sedangkan Protestan dan Katolik meraup suara 92,5 persen cukup puas dan sangat puas.

Kemudian diungkap pula kepuasan masyarakat Indonesia kepada Jokowi berdasarkan wilayah.

Indikator mencatat Jawa Barat menjadi daerah dengan angka ketidakpuasan tertinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, disusul DKI Jakarta dan Banten.

Angka ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi di provinsi Banten 39,9 persen, DKI Jakarta 38,9 persen, Jabar 40,4 persen.

Baca juga: Masih Tingginya Kepuasan Masyarakat Kepada Jokowi Karena Pembangunan Infrastruktur 

Sedangkan jumlah responden yang puas di Banten sebanyak 56,9 persen, DKI Jakarta 58,9 persen, Jabar 51,7 persen.

Adapun sejumlah wilayah dengan persentase tinggi atau puas terhadap pemerintahan Jokowi ada di Pulau Kalimantan dengan persentase 95,9 persen, Provinsi Bali 82,9 persen, Jawa Timur 77,5 persen, dan Sulawesi 77,6 persen.

Sementara itu terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan mayoritas masyarakat tak setuju jika tes PCR dibuat menjadi syarat perjalanan di masa pandemi Covid-19.

"Kebanyakan warga tidak setuju tes PCR menjadi syarat perjalanan, 52.5 Persen. Yang setuju juga tidak
sedikit, sekitar 40.4%,” kata Peneliti Senior Indikator Politik, Rizka Halida.

Dipaparkan Rizka, hasil ini tak jauh berbeda dari survei Indikator tatap muka di Desember 2021 lalu.

Sebanyak 61,6 tidak setuju PCR sebagai syarat perjalanan, 34,6 menyatakan setuju.

Sedangkan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, sebagian besar masyarakat setuju PTM digelar kembali meski saat ini saat kasus corona Omicron meningkat.

Tingkat kesetujuan pun mencapai 76 persen.

"3,4 persen sangat tidak setuju, 15,5 persen tidak setuju, 49,1 persen setuju, 26,9 sangat setuju, dan 5.0 tidak tahu/tidak jawab," papar Rizka.

"Mayoritas warga setuju dengan rencana pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, 76 persen," katanya.

Rizka membandingkan temuan survei di atas dengan hasil survei Indikator pada Desember 2021 lalu.

Hasilnya, tercatat penurunan sebesar 12 persen terhadap masyarakat yang setuju PTM.

"Survei tatap muka Desember 2021, tidak/sangat tidak setuju 10.5 persen, setuju/sangat setuju 88 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 1.6 persen," ujarnya.

"Pada Desember 2021, mayoritas setuju dengan pemberlakuan PTM. Pada Januari – Februari, mayoritas juga tetap setuju, tapi menurun cukup besar," ujarnya.(tribun network/ais/ras/dod)