Baidowi belum bisa menilai lebih jauh apakah sosok Bambang Susantono cocok menjadi kepala otorita IKN.

Namun, Baidowi mengingatkan bahwa penunjukan kepala otorita IKN sepenuhnya hak prerogatif kepala negara.

"Sekali lagi terkait penunjukan kepala otorita IKN itu merupakan hak prerogatif dari presiden. PPP tidak bisa menilai siapa siapa dan nama-nama yang layak menjadi kepala otorita IKN, semuanya tergantung kepada Presiden Joko Widodo," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.