Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dikabarkan akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 mendatang. 

Bahkan, pemerintahan yang ada di Jakarta juga akan dipindahkan ke IKN.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya menunggu keputusan dari Presiden Prabowo mengenai pemindahan pemerintahan ke IKN.

"Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Baca juga: Kemenpora-Gerbangtara Gandeng 5 Pihak Kolaborasi Membangun Pemuda di IKN

Di sisi lain, kata Puan, DPR RI pun mengaku siap jika nantinya akan turut dipindahkan ke IKN. 

Lembaga legislator akan mengikuti keputusan dari pemerintah.

"Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan soal rencana Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028 mendatang. 

Ia mengatakan pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta apabila IKN sudah bisa menerapkan fungsi sebagai ibu kota politik. 

Hal itu kata Hasan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan, Selasa (10/12/2024). 

Baca juga: Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat

Menurut Hasan, pembangunan IKN sekarang ini terus berlanjut. 

Apabila tidak ada kendala IKN dapat menjadi ibu kota politik pada 2028 atau 2029 mendatang. 

"Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," jelasnya.