TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Nurhayati tidak memiliki niat jahat ketika melaporkan dugaan korupsi di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, Nurhayati sebagai pelapor tidak bisa dijadikan tersangka.

Namun, Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan kasus dugaan korupsi di desanya.

Setelah dilakukan gelar perkara, pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung pun menghentikan perkara Nurhayati.

Baca juga: Kejaksaan Negeri Cirebon Resmi Hentikan Penuntutan Kasus Nurhayati

"Tidak ada mens rea atau tidak ada niat jahat, karena kalau ada niat jahat tidak mungkin lapor ke BPD, niat jahatnya untuk korupsi tidak ada."

"Dia tidak menikmati uang itu sama sekali dan dia tidak mau ketika didorong-dorong untuk membuat laporan fiktif, kata Mahfud MD, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (2/3/2022).

Lebih lanjut, Mahfud menyebut adanya kekurangcermatan pihak kepolisan saat melakukan penyidikan.

"Mungkin Nurhayati dianggap terlibat di dalam korupsi itu karena sampai tiga tahun baru melapor."

"Nurhayati ini sebetulnya bukan pelapor (kasus korupsi S). Dia melaporkannya ke Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang melaporkan ke Polri," ucap Mahfud.

"Karena, dia bukan pelapor maka diperiksa sebagai saksi. Nah, disitulah terjadinya ketidakcermatan itu. Dia dipanggil sebagai saksi kok berujung sebagai tersangka," lajutnya.

Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Nurhayati dengan melaporkan dugaan korupsi itu sudah benar.

"Dia (Nurhayati) sebenarnya sudah melaporkan ke pihak yang tepat, meskipun bukan aparat penegak hukum, yaitu BPD," jelas Mahfud MD.

"Tapi, polisi awalnya berpikir, ini pelapornya Kepala BPD bukan Nurhayati. Oleh sebab itu, Nurhayati dipanggil oleh kejaksaan untuk diperiksa juga. Tapi tiba-tiba dijadikan tersangka," lanjutnya.

Polri dan Kejaksaan Agung Hentikan Perkara Nurhayati