TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Sianipar menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

Dia mengatakan pembatasan masa jabatan presiden merupakan amanat reformasi.

“Saya pribadi menolak dengan tegas wacana perpanjangan masa jabatan ini,” ujar Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3/2022).

Michael menuturkan sebagai pemuda yang besar di era reformasi, pembatasan masa jabatan presiden merupakan produk reformasi yang sudah disepakati.

“Pembatasan masa jabatan presiden adalah spirit demokrasi di era reformasi yang harusnya kita hormati,” ujarnya.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Permata dari Reformasi Adalah Pembatasan Periode Jabatan Presiden

Lebih lanjut, Michael mengingatkan semua pihak untuk tidak sembarangan bicara soal amandemen UUD untuk mengakomodir penambahan masa jabatan presiden. Dia berkata amandemen dilakukan karena ada situasi darurat dan mendesak.

“Kita juga jangan semudah itu bicara amandemen UUD. Seharusnya amandemen itu dilakukan karena ada situasi darurat mendesak yang kemudian memaksa bangsa ini memikirkan ulang konstruksi dan dasar-dasar negara yang sudah pernah disepakati oleh pendahulu kita,” ujar Michael.

Michael pun menambahkan bahwa sekarang publik dan penyelenggara pemilu sudah bersiap menyambut pesta demokrasi 2024.

“Saya rasa tidak realistis dan tidak pas kalau wacana perpanjangan masa jabatan ini dipaksakan,” ujar Michael.