TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut faktor geopolitik Ukraina-Rusia jadi alasan Pemilu 2024 sebaiknya ditunda.

"Ini malah tidak nyambung, Jaka Sembung naik ojek, 'enggak' nyambung Jek," kata Wijayanto dalam webinar bertajuk "Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi" yang ditayangkan di kanal Youtube LP3ES, Selasa (1/3/2022).

Wijayanto menyebut, alasan paling masuk akal dari wacana tersebut adalah demi kepentingan oligarki.

Baca juga: Beban Kerja Berat, KPU Usul Naikkan Honor Badan Ad Hoc di Pemilu 2024

Baca juga: Pengamat Nilai Pihak yang Ingin Pemilu Ditunda Sama Saja Remehkan para Calon Pemimpin Indonesia

Dia kembali menceritakan bagaimana mulanya peristiwa dari wacana tersebut, yakni ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Wacana ini kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan. Wacananya sudah ada sejak 13 Okotober 2019, ketika itu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo," kata Wijayanto.

Wacana itu, kata Wijayanto memang sudah ada sejak lama dan pada akhirnya banyak yang sepakat jika ada wacana Presiden tiga periode.

"Wacana penundaan pemilu, adalah upaya memperpanjang masa kekuasaan secara tidak konstitusional yang itu bentuk yang lebih sofisticated presiden tiga periode," kata dia.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Permata dari Reformasi Adalah Pembatasan Periode Jabatan Presiden

Lebih lanjut, jika Indonesia masa kekuasaan atau menunda pemilu, maka tidak bisa disebut lagi sebagai negara demokrasi.

"Kalau sampai Indonesia perpanjang masa presiden menjadi tiga periode atau memperpanjang kekuasan dan penundaan pemilu, maka Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi," pungkas Wijayanto.

Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui Pemilu 2024 ditunda.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut ada sejumlah alasan partainya mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.

Pertama, pandemi Covid-19 yang belum berkahir, memerlukan perhatian dan keseriusan untuk menanganinya.

Kedua, terkait pertumbuhan ekonomi yang belum membaik.

"Perekonomian yang belum membaik, pertumbuhan kita rata rata masih 3 persen sampai 3,5 persen, situasi masyatakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh secara sempurna. Itu alasan kedua yang kita ikuti," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Konvoi Kendaraan Lapis Baja Rusia Mendekati Kyiv saat Serangan Rudal Barbar Terus Berlanjut

Baca juga: Serangan Rudal Rusia Hantam Menara TV Kyiv Tewaskan Lima Orang

Alasan ketiga, perkembangan global terkini, terutama konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan harga minyak dunia meningkat.

Keempat, Pemilu 2024 membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Alasan kelima, keberlangsungan program-program untuk pembangunan terhambat karena adanya pandemi ini.

Alasan terakhir, merujuk pada surveu terkahir Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-mencapai angka tertinggi di angka 73,9 persen.

"Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," ucapnya.

"Langkah selanjutnya tentu kita akan komunikasi dengan teman-teman koalisi parpol lainnya juga dengan berbagai kalangan dengan ormas dan tentu kelompok elite politik lainnya," pungkasnya.