TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung sempat menyinggung Presiden Joko Widodo mengintip grup Whatsapp ibu - ibu TNI, saat dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme, Munarman, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022).

Menurutnya tindakan Presiden itu tidak sopan.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden menyampaikan hal-hal terkait dengan TNI-Polri dan keluarga TNI-Polri dengan kapasitas sebagai Kepala Negara. 

Menurutnya hal yang wajar bila Kepala Negara memberikan arahan kepada TNI-Polri sebagai institusi negara.

"Kalau Rocky mengerti dan dia dosen seorang yang terpelajar bahwa IKN itu adalah keputusan politik negara. Yang sekarang ini menjadi keputusan politik negara maka kepada TNI-Polri sebagai institusi negara, keputusan politik orang yang bernegara ya itu, arahan presiden itu sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar," kata Ali kepada wartawan, Rabu, (2/3/2022).

Tujuan dari arahan Presiden tersebut kata Ali yakni agar TNI dan Polri tidak lagi memperdebatkan mengenai pemindahan ibu kota.

Justru sebaliknya Presiden meminta TNI-Polri mengawal jalannya keputusan politik tersebut.

Baca juga: Pembicaraan WAG TNI-Polri Soal IKN Jadi Sorotan Jokowi, KSAD Dudung: TNI AD Dukung Penuh Pemerintah

"Karena presiden berkali-kali mengatakan bahwa perpindahan ibu kota negara itu adalah wajah Indonesia sentris, terus keberatannya dia di mana? Jadi kalau dia mengomentari tentang arahan yang disampaikan Presiden, jadi dia harus mempunyai argumentasi yang kuat," kata Ali.

Ali menilai argumentasi dari Rocky Gerung tidaklah kuat, sebaliknya dilontarkan dengan aroma nyinyir.

Padahal informasi yang disampaikan presiden sangatlah kuat karena memiliki sejumlah perangkat negara yang bekerja.

"Jadi dia mesti tahu itu user dari Panglima TNI dalam mendapatkan informasi strategis ada BAIS, kalau polisi itu Badan Intelijen dan Keamanan, kalau negara itu ada BIN. Jadi kalau dia mengomentari apa yang disampaikan Presiden, di depan pimpinan TNI-Polri dia harus pakai argumentasi yang kuat," tuturnya.