TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mendiang Presiden Soeharto terus menuai kecaman.

Pasalnya, sosok mendiang Soeharto dinilai merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Bahkan jasanya sangat besar bagi bangsa ini.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

"Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya," ujar Hardjuno Wiwoho.

Baca juga: Alasan Tak Ada Nama Soeharto di Keppres tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara 1 Maret

Hardjuno pun mengecam keras keputusan pemerintah tersebut.

Menurutnya, peranaan Soeharto dalam pristiwa tersebut sangat besar.

Karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan bagian memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.

"Menghilangkan peran pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rejim yang berkuasa saat ini," tegas Hardjuno.

Berdasarkan instruksi rahasia tanggal 18-2-1949 yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, terlihat jelas peran Letnan Kolonel Soeharto.

Dalam Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt Daerah III (Letna Kolonel Soeharto), untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara tanggal 25-2 1949 sampai 1-3-1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.

"Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran pak Harto untuk mengadakan serangan besar-besar," ujarnya.

Karena itu tegas Hardjuno menghilangkan peran Soeharto merupakan bentuk manipulasi sejarah.

Apalagi, jasa Letkol Soeharto dalam mempertahankan Yogyakarta dalam peristiwa tersebut sangat besar.