Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Ketika Jokowi Buka Suara soal Usulan Penundaan Pemilu, tapi Disebut Normatif hingga Kurang Tegas

Jawaban Jokowi menanggapi usulan penundaan pemilu disebut sekadar normatif hingga kurang tegas menolak.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Ketika Jokowi Buka Suara soal Usulan Penundaan Pemilu, tapi Disebut Normatif hingga Kurang Tegas
Tangkap layar kanal YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat lapor SPT Tahunan secara daring melalui e-filing di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/2/2022). 

Ia pun membandingkan statement Jokowi saat ini dengan pernyataan di tahun 2021 soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Soal tiga periode, Pak Jokowi itu tegas, 'menampar muka saya', dan lain-lain."

"Tapi soal ini, menurut saya malu malu tapi mau lah dia," kata Jansen, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (5/3/2022).

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Baca juga: Tak Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Fahri Hamzah: Kita Tidak Boleh Lagi Mendewakan Pemimpin

Dia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang tak melarang menterinya berbicara soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Jansen, tidak tepat seorang pejabat publik apalagi menteri membuat usulan Pemilu ditunda.

Sebab, hal tersebut sama saja tidak taat pada konsitusi.

Untuk itu, dia meminta Jokowi untuk menegur langsung menterinya apabila mengusulkan soal penundaan Pemilu.

Berita Rekomendasi

"Menurut saya enggak tepat, menteri itu pejabat pemerintah. Harus patuh konstitusi, termasuk perilaku ucapan harus mencerminkan konstitusi Indonesia, komitmennya pada demokrasi."

Baca juga: IPI Catat Mayoritas Pemilih PKB, PAN dan Golkar Tolak Pemilu 2024 Ditunda

"Enggak boleh, mereka kan sudah bersumpah (jabatan)," ucap Jansen.

"'Dalam negara demokrasi, setiap orang boleh melemparkan wacana apapun,' kata dia (Jokowi)."

"Tetapi kalau dia pejabat publik, apalagi politisi harus disertai tanggung jawab yang tinggi, standar moral yang sangat tinggi," imbuh Jansen.

Selain itu, Jansen mengatakan, masyarakat bisa melihat pandangan setiap tokoh politik dengan adanya isu penundaan Pemilu ini.

Menurut dia, politisi yang mendukung usulan penundaan Pemilu tak layak dipilih kembali.

"Kita bisa melihat pandangan nilai teman politis lain, menurut saya yang mendukung perpanjangan 3 periode, tidak pantas lagi kita pilih. Berbahaya kalau kita kasih kekuasaan," tutur dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)(Kompas.com/Ardito Ramadhan/Achmad Nasrudin Yahya)

Baca berita lainnya soal Masa Jabatan Presiden

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas