TRIBUNNEWS.COM -  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal usulan penundaan pemilu 2024.

Diketahui Jokowi mengklaim dirinya akan tetap tunduk dan patuh pada konstitusi atau UUD 1945.

Akan tetapi, dia tak bisa melarang munculnya usulan penundaan pemilu ini.

Sebab, hal tersebut merupakan bagian demokrasi, dimana semua orang boleh berpendapat.

Baca juga: AMJ Dukung Usulan Cak Imin Soal Penundaan Pemilu 2024

Mardani Ali menilai pernyataan Jokowi ini tidak lah tepat.

Menurut dia, usulan penundaan pemilu bisa dikatakan perwujudan demokrasi jika sebelumnya muncul usulan perubahan konstitusi terlebih dahulu.

Untuk itu, Mardani Ali menyebut Jokowi semestinya bersikap tegas menolak usulan penundaan pemilu.

"Tapi pernyataan itu bagian dari demokrasi tidak tepat. Kecuali ada gagasan amandemen UUD lebih dahulu."

"Presiden mesti jelas dan tegas sikapnya, jangan memberi peluang tafsir lain," kata Mardani melalui akun Twitter resminya, @MardaniAliSera, Minggu (6/3/2022).

Baca juga: Sehari Usai Presiden Sikapi Wacana Penundaan Pemilu Relawan Jokowi Kumpul di Blora Jawa Tengah

Selain, Mardani mengatakan sikap Jokowi harusnya memberi peringatan pada pihak yang mengusulkan pemilu ditunda.

Karena usulan itu sudah jelas bertentangan dengan konstitusi.

"Konstitusi tegas pemilu lima tahun sekali."

"Jadi mestinya Presiden mengingatkan yang ingin penundaan atau perpanjangan. Karena bertentangan dengan Konstitusi," imbuh dia.

Diketahui usulan penundaan pemilu awalnya muncul dari beberapa tokoh nasional, yang notabene merupakan "orang dekat" Jokowi.

Antara lain Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Namun tampaknya usulan tersebut banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

Beberapa waktu kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara soal usulan penundaan pemilu 2024.

Jokowi mengatakan dirinya akan patuh dan taat pada konstitusi UUD 1945.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Pemilih PAN, PKB dan Golkar Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Namun di sisi lain pernyataannya, Jokowi juga menyebut pendapat soal penundaan Pemilu juga tak bisa dilarang karena bagian dari demokrasi.

Di akhir pernyataannya, Jokowi pun mengajak seluruh pihak untuk tetap tunduk pada konstitusi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat.".

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” tambah Jokowi.

Demokrat: Malu-malu tapi Malu Lah Dia

Selain dari PKS, Pernyataan Jokowi ini JUGA mendapat tanggapan dari politisi sekaligus Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Jansen menilai pernyataan Jokowi tersebut kurang tegas.

Hal itu karena Jokowi memperbolehkan siapapun berpendapat untuk Pemilu 2024 ditunda.

Ia pun membandingkan statement Jokowi saat ini dengan pernyataan di tahun 2021 soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Soal tiga periode, Pak Jokowi itu tegas, 'menampar muka saya', dan lain-lain."

"Tapi soal ini, menurut saya malu malu tapi mau lah dia," kata Jansen, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Tak Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Fahri Hamzah: Kita Tidak Boleh Lagi Mendewakan Pemimpin

Dia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang tak melarang menterinya berbicara soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Jansen, tidak tepat seorang pejabat publik apalagi menteri membuat usulan Pemilu ditunda.

Sebab, hal tersebut sama saja tidak taat pada konsitusi.

Untuk itu, dia meminta Jokowi untuk menegur langsung menterinya apabila mengusulkan soal penundaan Pemilu.

"Menurut saya enggak tepat, menteri itu pejabat pemerintah. Harus patuh konstitusi, termasuk perilaku ucapan harus mencerminkan konstitusi Indonesia, komitmennya pada demokrasi."

Baca juga: IPI Catat Mayoritas Pemilih PKB, PAN dan Golkar Tolak Pemilu 2024 Ditunda

"Enggak boleh, mereka kan sudah bersumpah (jabatan)," ucap Jansen.

"'Dalam negara demokrasi, setiap orang boleh melemparkan wacana apapun,' kata dia (Jokowi)."

"Tetapi kalau dia pejabat publik, apalagi politisi harus disertai tanggung jawab yang tinggi, standar moral yang sangat tinggi," imbuh Jansen.

Selain itu, Jansen mengatakan, masyarakat bisa melihat pandangan setiap tokoh politik dengan adanya isu penundaan Pemilu ini.

Menurut dia, politisi yang mendukung usulan penundaan Pemilu tak layak dipilih kembali.

"Kita bisa melihat pandangan nilai teman politis lain, menurut saya yang mendukung perpanjangan 3 periode, tidak pantas lagi kita pilih. Berbahaya kalau kita kasih kekuasaan," tutur dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)(Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Baca berita lainnya soal Masa Jabatan Presiden