TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti turut menanggapi terkait isu penundaan pemilu 2024 yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

La Nyalla meminta kepada partai politik (parpol) untuk tidak membuat gaduh dengan mewacanakan penundaan Pemilu 2024.

Selain itu La Nyalla juga menegaskan bahwa parpol harus bisa menahan diri untuk tidak membesar-besarkan isu tersebut.

Pasalnya saat ini masyarakat masih menghadapi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng."

Baca juga: Soal Usulan Penundaan Pemilu, Ahli HTN Ingatkan Jangan Sampai Terjadi Abuse Constitutionalism

"Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," kata La Nyalla dilansir Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Lebih lanjut La Nyalla menuturkan bahwa pemerintah dengan tegas menyatakan perihal tidak adanya rencana penundaan pemilu, apalagi perpanjangan masa jabatan presiden.

Selain itu Presiden Joko Widodo juga sudah berulangkali mengatakan bahwa dirinya tidak berminat untuk menjadi presiden selama tiga periode.

"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda."

"Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," terang La Nyalla.

Baca juga: Begini Respons Cak Imin Dianggap Galau Karena Usul Tunda Pemilu Tapi Tetap Ingin Maju Capres

Stafsus Mensesneg Sebut Presiden Jokowi Tegas soal Pemilu

Masih dilansir Kompas.com, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi pernyataan yang dapat dipahami perihal polemik perpanjangan masa jabatan.

Menurut dia, pernyataan presiden itu tak perlu diotak-atik sehingga memberikan pemahaman berbeda.

"(Melunak) itu pikiran yang bersayap dari sebagian pihak yang disebutkan itu. Statemen presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami. Tidak usah otak-atik gathuk (diutak-atik)," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya pada Senin (7/3/2022).

Menurut Faldo pernyataan Jokowi harus dipahami sebagai kondisi sebuah konstruksi kenegaraan. Sehingga, bukan sebagai suatu kemauan presiden atau para elite politik.

"Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap," ucap Faldo.

"Jangan sampai, ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. Kan aneh," tambahnya.

Mahfud MD: Istana Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menjelaskan bagaimana sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap perkembangan isu tersebut penundaan pemilu.

Pemerintah, kata Mahfud tidak pernah membahas tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden.

"Pemerintah tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres. Baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun, tidak ada (pembahasan) di Pemerintah."

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," tegas Mahfud kemarin.

Baca juga: Kata Muhaimin Soal Usul Pemilu Ditunda: Presiden Pasti Setuju Kalau Semua Parpol Kompak Bersuara

Justru Jokowi meminta agar segera ada penetapan terkait tanggal pemilu 2024.

Dikatakan, Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021.

Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024, sesuai dengan yang diusulkan oleh KPU dan DPR."

"Setelah itu Presiden menekankan lagi kepada saya selaku Menkopolhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang," terang Mahfud.

Baca juga: HNW Ingatkan Jokowi untuk Tegas Menolak Penundaan Pemilu 2024

Jadi sudah jelas, Jokowi telah memastikan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 digelar tanggal 14 Februari 2024.

Untuk itu, Mahfud meminta kepada masyarakat untuk tidak mendesak pemerintahan terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden maupaun penundaan penyelenggaraan pemilu.

"Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024.Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah-masalah di luar itu yang menjadi urusan urusan di luar pemerintahan," sambung Mahfud.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Malvyandie Haryadi)(Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Baca berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden.