TRIBUNNEWS.COM - Polemik mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 masih terus menjadi perbincangan hangat.

Adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang pertama kali menggulirkan usulan tersebut.

Gayung bersambut. Dua ketua umum parpol lainnya juga ikut mendukung usulan agar Pemilu 2024 ditunda.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Baca juga: Presiden Sudah Beri Pernyataan, Mahfud MD Minta Isu Penundaan Pemilu 2024 Tak Diperdebatkan Lagi

Baca juga: PKS Sebut Jokowi Harus Tegas Tolak Usulan Penundaan Pemilu: Jangan Beri Peluang Tafsir Lain

Ketiga partai politik (parpol) yang mendukung usulan tersebut merupakan parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan dua di antaranya adalah pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019, yaitu PKB dan Golkar.

Merangkum dari berbagai sumber, inilah sosok ketiga ketum parpol yang melontarkan dan mendukung usul Pemilu ditunda:

1. Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia menjabat sebagai Ketum PKB sejak 2005 hingga sekarang. Artinya, Muhaimin sudah menjadi Ketum PKB selama 17 tahun.

Pada Muktamar Bali 2014, ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB untuk periode 2019-2024.

Sebab Muhaimin dianggap berhasil menaikkan suara Pemilu 2014 menjadi 9,04 persen.

Selain menjadi Ketum PKB, Muhaimin juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2019-2024.

Ini adalah kali kedua Muhaimin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sebelumnya, ia pernah mengisi jabatan yang sama pada masa 1999-2004.

Selain Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin juga pernah menjadi sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2018-2019.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Muhaimin juga ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Pada Pilpres 2019, Muhaimin pernah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi.

Bahkan ia sempat meresmikan Posko JOIN, akronim dari Joko Widodo-Muhaimin, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018).

Muhaimin juga memberikan pernyataan tegas siap mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Namun ia harus gigit jari karena Jokowi akhirnya memilih KH Maruf Amin.

Nah, pada Pilpres 2024, Muhaimin secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Sementara itu, di satu sisi, ia justru mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Dikutip dari Kompas.com, Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

"Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Alasan lain untuk menunda pemilu, kata Muhaimin, mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.

Dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan."

"Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Baca juga: Gus Muhaimin Dapat Dukungan Kiai se-Kabupaten Madiun Untuk Maju Pilpres 2024

Baca juga: Lontarkan Usulan Penundaan Pemilu 2024, Ini Profil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

2. Airlangga Hartarto

Elite parpol kedua yang mendukung usulan penundaan Pemilu adalah Airlangga Hartarto.

Saat ini, Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dilansir Tribunnews.com, Airlangga mengaku mendapat aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Airlangga pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai."

"Oleh karena itu, kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers.

Diketahui, Airlangga sudah menjabat sebagai Ketum Partai Golkar sejak 2017 menggantikan Setya Novanto.

Kemudian, pada Munas X Golkar 2019, Airlangga kembali terpilih sebagai ketua umum Golkar periode 2019-2024.

Airlangga juga pernah menjadi anggota DPR RI selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2009–2014.

Di pemerintahan, Airlangga kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya, Airlangga juga mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian periode 2016-2019 dalam Kabinet Kerja (reshuffle jilid ke-2).

Sama seperti Muhaimin Iskandar, Airlangga juga berencana maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Pemilih PAN, PKB dan Golkar Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Baca juga: Golkar Sebut Bakal Kaji Secara Serius Soal Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

3. Zulkifli Hasan

Ketua umum parpol ketiga yang turut mendukung usulan penundaan pemilu adalah Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan adalah Ketum PAN sejak 1 Maret 2015 dan menggantikan Hatta Rajasa.

Sebelum menjadi ketua umum, Zulkifli Hasan tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Logistik PAN hingga Sekretaris Jenderal PAN pada 2005-2010.

Pada 2015, Zulkifli Hasan ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum PAN periode 2015-2020.

Ia terpilih kembali menjadi Ketum PAN periode 2020-2025 berdasarkan pemilihan dalam Kongres V PAN pada Februari 2020.

Dalam pemungutan suara saat kongres yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, Zulkifli Hasan mendapatkan 331 suara.

Ia mengalahkan dua pesaingnya, yaitu Mulfachri Harahap dan Dradjad Wibowo.

Zulkifli Hasan juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014–2019.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan menggantikan Malem Sambat Kaban, yaitu sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014.

Terkait alasan penundaan pemilu, Zulkifli Hasan menjelaskan lima alasannya.

Di antaranya karena situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus, serta kondisi perekonomian belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Zulkifli Hasan juga menyinggung perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.

Kemudian anggaran pemilu yang membengkak dari rencana efisiensi. Sehingga menurutnya lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Alasan lainnya adalah masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Dodi Esvandi, Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)