Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Presiden Jokowi Minta KPK Kawal IKN terkait Dugaan Bagi-bagi Lahan Kavling di Lahan IKN Nusantara

Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Presiden Jokowi Minta KPK Kawal IKN terkait Dugaan Bagi-bagi Lahan Kavling di Lahan IKN Nusantara
Ist
Alexander Marwata 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkap dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini dia ungkapkan berdasarkan temuan dari informan KPK.

Namun Alex tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud.

Alex mengungkapkan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid.

Turut terlibat di rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia.

Berita Rekomendasi

Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya.

Dia merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang
telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi.

Baca juga: Kepala BIN: Infrastruktur IKN untuk Dorong Pemerataan Pembangunan

"Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?” tanya Alex.

Ke depannya, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik.

Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

"Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial.Jangan sampai
tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibu Kota Negara IKN juga
menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Diketahui, turut hadir di acara tersebut yakni Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkopimda.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas