Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi Dukung Rencana Pemekaran Provinsi Baru Papua

Pihaknya juga meminta agar Pemprov Papua, DPR Papua, dan MRP ikut merespons dinamika sosial politik yang berkembang.

Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi Dukung Rencana Pemekaran Provinsi Baru Papua
Ist
Potret Ketua Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi Mathius Awoitauw. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Bersama Kepala Daerah dan Tokoh Adat se-Tanah Tabi Papua mendukung penuh rencana pemerintah pusat dan DPR RI membentuk Daerah Otonomi Baru tingkat Provinsi di tanah Papua.

Adapun forum Kepala Daerah dan Tokoh Adat se-Tanah Tabi Papua itu meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabuparen Membramo Raya.

Dalam rencana yang dibahas pemerintah dan DPR RI, akan ada tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

“Kami juga mendesak agar pemerintah pusat dan DPR RI untuk tetap konsisten dengan agenda yang saat ini sudah berjalan,” ujar Ketua Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi Mathius Awoitauw dalam pernyataan bersama yang disampaikan kepada wartawan, Sabtu (12/3/2022).

Baca juga: Pekan Depan Komnas HAM ke Papua Dialog Solusi Damai Sejumlah Masalah

Forum Bersama Kepala Daerah se-tanah Tabi dan para tokoh adat, dikatakan dia, hari ini berkumpul di Sentani untuk menyamakan pemikiran, pandangan dan merespon dinamika yang berkembang di Papua terkait agenda pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut.

“Artinya pernyataan sikap yang dibuat ini untuk juga memberikan dukungan politik setelah ada dinamika yang berkembang beberapa hari ini. Kami menilai agenda pemekaran Provinsi sudah melewati pertimbangan matang oleh pemerintah pusat dalam konsultasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Papua selama ini. Tentu ini kita perlu kawal bersama,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Pihaknya juga meminta agar Pemprov Papua, DPR Papua, dan MRP ikut merespons dinamika sosial politik yang berkembang.

“Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP perlu ikut sama-sama mengawal ini. Agenda politik Pemekaran harus dilihat secara proporsional dalam kacamata niat baik sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di tanah Papua,” pungkas Mathius yang adalah juga Bupati Jayapura tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas