TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar kabar adanya dugaan bagi-bagi kavling di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear.

"Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Jumat (11/03/2022).

Meski tak merinci secara detail, KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kaltim yang dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami," ujarnya.

Alexander Marwata menyatakan pihaknya belum mengetahui apakah Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud ikutan bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Alex mengatakan, KPK akan mendalami para pihak yang diduga terlibat bagi-bagi kavling tersebut, termasuk kepada Abdul Gafur Masud.

Sekadar informasi, KPK sebelumnya mendapat informasi adanya pihak yang bagi-bagi lahan kavling di IKN Nusantara.

Baca juga: KPK Belum Gali Informasi Soal Kemungkinan Bupati Penajam Paser Utara Ikutan Bagi-bagi Kavling IKN

Diketahui, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Saya tidak tahu apakah Bupati PPU itu juga bagi-bagi kavling. Tentu kalau ada informasi seperti itu pasti nanti akan didalami oleh penyidik, kepada siapa saja,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022).

Kendati demikian, Alex mengakui informasi mengenai bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara tersebut masih sebatas rumor semata.

Baca juga: KPK Masih Belum Tahu Keberadaan Buronan Harun Masiku

Ditekankannya, rumor tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.

Selain itu, Alex memaparkan KPK sudah diminta ikut mengawal program pembangunan IKN Nusantara.

KPK, kata Alex, akan turut mengawasi mulai dari persiapan dan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

KPK juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan IKN Nusantara.

Alex menekankan koordinasi diperlukan supaya tidak terjadi penyimpangan atau korupsi di proyek tersebut.

Baca juga: Berkas Dinyatakan Lengkap KPK, Tersangka Penyuap Bupati Penajam Paser Utara Segera Diadili

Diberitakan, Alex mengungkapkan mendapat informasi adanya pihak yang diduga bagi-bagi kaveling di lahan IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini diungkapkan Alex berdasarkan temuan dari informan KPK.

Namun, Alex tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud.

Alex, mengungkapkan temuan tersebut saat rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi secara hybrid.

Turut hadir dalam rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Wakil Menteri Perhubungan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

Jokowi juga memilih petinggi Sinarmas Land, Doni Rahayu untuk mendampingi Bambang.

Sebagai doktor di bidang infrastruktur dari Universitas California, Berkeley, Bambang Susantono jadi wakil Presiden Asian Development Bank.

Ia juga menjadi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia.

Tak hanya Bambang, Doni Rahayu juga memiliki jejak rekam di bidang pengembangan kota.

Doni yang saat ini menjadi Direktur Pelaksana Kantor Presiden Sinarmas Land juga tercatat sebagai pengembang kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD).

Dengan dipilihnya kedua tokoh ini, Jokowi berharap Nusantara ke depannya dapat menjadi kota yang sangat memperhatikan lingkungan hidup, dengan pepohonan dan kelestarian alam.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong membeberkan pertimbangan Jokowi memilih Bambang
Susantono dan Donny Rahajoe untuk memimpin IKN Nusantara.

Menurut Jokowi, kedua tokoh itu memiliki kombinasi profesi yang baik jika dilihat dari sisi pengalaman.

"Kalau lihat pengalamannya, mereka kombinasi yang cukup baik dari segi profesionalisme. Pak Bambang punya keahlian di bidang transportasi, infrastruktur, dan perhubungan. Lalu, punya pengalaman di bidang manajemen dan lembaga internasional. Belum lagi pengalaman di pemerintahan," ucap Wandy dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Sementara itu, lanjut Wandy, Donny berpengalaman dalam pengelolaan kota, bisa dibilang cukup sukses dalam kinerjanya.