Anies Jadi Orang Pertama yang Serahkan Tanah dan Air ke Jokowi di Titik Nol Kilometer IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.
Penulis: Nuryanti
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).
Di kawasan Titik Nol Kilometer IKN, digelar prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara.
Tanah dan air yang dibawa oleh gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia diberikan kepada Presiden untuk kemudian dituangkan dan disatukan ke dalam sebuah gentong.
“Pada hari ini, Senin, 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara."
"Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh Tanah Air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur,” kata Jokowi dalam pernyataannya, Senin, dilansir laman setkab.go.id.
Baca juga: Makna di Balik Penyatuan Tanah dan Air Nusantara di Titik Nol KM IKN, Jokowi Singgung soal Persatuan
Baca juga: Jokowi: Kehadiran Seluruh Gubernur di IKN Bagian dari Kebhinekaan dan Persatuan Indonesia
Anies Baswedan yang Pertama Menyerahkan Air dan Tanah
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memperoleh kesempatan pertama untuk menyerahkan tanah dan air yang dibawanya kepada Jokowi.
Kemudian, secara bergiliran masing-masing kepala daerah melakukan hal serupa.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, sebagai penutup.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur."
"Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini."
"Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud,” jelas Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah dan Air Nusantara di Titik Nol Kilometer IKN
Baca juga: Jokowi dan Sejumlah Gubernur Lakukan Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di Titik Nol IKN
Presiden lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Setelah prosesi, Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan penanaman pohon di Titik Nol IKN.
Jokowi menanam pohon meranti merah, sedangkan Ibu Negara menanam pohon kamper.
Pada kesempatan itu, para kepala daerah juga menanam tanaman khas dari daerah masing-masing.
Pada malam harinya, Presiden Jokowi direncanakan untuk bermalam di lokasi IKN.
Baca juga: 34 Gubernur Diundang Syukuran Pembangunan IKN, Mengapa Jokowi Hanya Ajak 5 Gubernur untuk Berkemah?
Baca juga: Serahkan Tanah ke Jokowi untuk IKN, Anies Ambil dari Kampung Akuarium, Ganjar dari Puser Bumi Jawa
Arahan Jokowi kepada Gubernur se-Indonesia
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta."
"56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujarnya di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (13/3/2022), dikutip dari laman setkab.go.id.
Baca juga: 2 Ribu TNI/Polri Disiagakan Untuk Pengamanan Kegiatan Presiden di IKN
Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Lokasi Kemah di Titik Nol IKN Rawan Pohon Tumbang, Rombongan Diminta Waspada
Ia menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional."
"Sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” imbuhnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)