KPK Paparkan Upaya Pemulihan Aset Hasil Korupsi Lintas Negara, Singgung Kasus e-KTP dan Garuda
KPK memaparkan upaya pemulihan aset milik negara atau asset recovery tindak pidana korupsi yang melibatkan lintas negara.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
"Saat ini, penyitaan aset sedang dalam proses yang akan dibawa melalui jalur MLA dari Otoritas Pusat Indonesia ke Kejaksaan Agung Singapura," ucap Lili.
Terakhir, KPK juga menjelaskan laporan hasil berbagi informasi antar-anggota ECAN.
Sepanjang tahun 2021, KPK telah menindaklanjuti sejumlah permintaan bantuan yang berasal dari Yurisdiksi anggota ECAN.
Baca juga: KPK Limpahkan Surat Dakwaan 4 Penyuap Kasus Wali Kota Bekasi ke PN Bandung
Sebaliknya KPK juga mengajukan sejumlah permintaan bantuan kepada negara-negara ECAN tersebut.
Kerja sama antar-lembaga negara ini mencakup koordinasi serta pertukaran informasi yang luas untuk mendukung proses penyidikan dan penuntutan.
ECAN adalah wadah kerja sama dalam tingkat operasional dalam mencegah, menginvestigasi, mengadili kejahatan ekonomi lintas yurisdiksi serta sarana berbagi informasi intelijen.
Tema pertemuan ECAN tahun 2022 ini adalah "Kejahatan Ekonomi yang Membahayakan Keamanan Nasional".
Selain KPK dari Indonesia, ECAN juga beranggotakan Serious Fraud Office (SFO) Inggris, City of London Police, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), European Anti-Fraud Office (OLAF), dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.
Kemudian ada Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Serious Fraud Office (SFO) New Zealand, Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, Australian Federal Police (AFP), dan World Bank's Integrity Vice Presidency.
Sebagai anggota aktif, pada 2018 lalu Indonesia bahkan berkesempatan menjadi Chair ECAN yang digelar di Bali pada Maret 2018.
