TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, kembali mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan terkait kelangkaan minyak goreng. 

Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. 

Menurutnya, usai pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka.

“Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,” kata Puan, Rabu (16/3/2022), dikutip dari Laman DPR RI.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru: 2 Liter Tembus Hampir Rp 50 Ribu

Baca juga: Kecewa Mendag Lutfi Mangkir 2 Kali Pemanggilan, DPR Usul Bentuk Pansus Operasi Minyak Goreng

Kini harga minyak goreng kembali naik akibat adanya kelangkaan pasokan di pasaran.

Puan menilai masalah ini harus segera mendapat penanganan khusus.

“Ibu-ibu menjerit karena sekalinya dapat minyak goreng ada yang harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter."

"Bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,” tutur Puan.

DPR akan Panggil Mendag

DPR RI berencana memanggil Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, untuk membahas persoalan minyak goreng.

Lantaran adanya kebijakan baru yaitu dicabutnya Harga Eceren Tertinggi (HET) minyak goreng. 

“Apalagi pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari pemerintah terkait hal ini,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai."

"Kita juga meminta agar pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran,” katanya. 

Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh pemerintah dan pihak berwajib.

Mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri.

“Kita lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana, banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga."

"Kita minta pemerintah tegas memberikan solusi,” ucap Puan. 

Baca juga: HET Minyak Goreng Dicabut, Pemerintah Dianggap Kalah Hadapi Tekanan Pengusaha

Sebelumnya, Satgas Pangan Bareskrim Polri juga membeberkan sepuluh temuan terkait kelangkaan minyak goreng.

Kepala Satgas Pangan Polri, Irjen Pol Helmy Santika, menyebut temuan ini adalah hasil dari pengawasan yang telah dilakukan dengan stakeholder dan pihak terkait. 

Sepuluh temuan ini dibagi menjadi empat klaster. 

Yaitu pada tingkat produsen, distributor, pedagang kecil, dan konsumen akhir. 

Baca juga: Dua Orang Jadi Tersangka, Penimbun Hampir 1 Ton Minyak Goreng di Bengkulu Terancam 5 Tahun Penjara

"Dari pengawasan yang sudah dilakukan, sampai saat ini sudah ditemukan 10 temuan yang ditangani oleh Satgas Pangan Polri."

"Sepuluh temuan ini kita bagi jadi empat kategori, yaitu di tingkat produsen, distributor, pedangang kecil dan konsumen akhir,artinya semua ada," kata Helmy dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Rabu (16/3/2022).

Di tingkat produsen, Helmy mengatakan terdapat upaya pengalihan peruntukan minyak goreng curah.

Minyak goreng yang seharusnya digunakan untuk rumah tangga dan keperluan konsumsi malah sebagian dialihkan pada industri.

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Gagal Atasi Kisruh Minyak Goreng, Kebijakan Berubah-ubah

Selanjutnya, pada tingkat distributor ditemukan dugaan timbunan persediaan minyak goreng.

Kemudian pada tingkat pedagang kecil ditemukan empat temuan. 

Salah satunya di Jawa Tengah yang melakukan pengoplosan dan memalsu minyak goreng. 

Ada juga pedagang yang bukan sebagai pelaku usaha, menyimpan dalam jumlah besar. 

(Tribunnews.com/Milani Resti)