Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti sebut tirani mayoritas partai politik menjadi akar permasalahan bangsa Indonesia.

LaNyalla menyimpulkan hal itu dari beberapa isu yang ramai belakangan misalnya gagasan menunda pemilu 2024 yang diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, hegemoni partai politik juga menjadi persoalan bangsa ini.

"Kalimat ini sangat penting untuk dicermati. Bagi saya, kalimat ini adalah salah satu permasalahan fundamental bangsa ini. Di mana hegemoni partai politik, sekaligus tirani mayoritas partai politik di Senayan adalah persoalan mendasar bangsa ini," kata LaNyalla dalam keterangannya, Senin (21/3/2022).

Baca juga: AHY Singgung Soal Wacana Pemilu Ditunda hingga Minyak Goreng: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Menurutnya, peryataan Muhaimin soal penundaan pemilu akan terjadi jika partai politik kompak.

Bahkan disebut Presiden akan menyetujui usulan tersebut.

Terlebih, bagaimana negara ini bisa diatur suka-suka atas dasar kekompakan partai politik saja.

"Asal partai kompak, mau apa saja pasti bisa," tambahnya.

LaNyalla juga menyoroti pembuatan legislasi atau produk Undang-Undang (UU) yang dinilai tidak secara luas melibatkan partisipasi publik.

Menurutnya, pembuatan legislasi semacam itu di DPR juga terus jalan dengan hegemoni partai politik.

"Bagaimana DPR tidak secara luas melibatkan publik dalam membahas Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, meskipun banyak pakar dan akademisi serta masyarakat yang menyoal. Semua jalan saja," ucap LaNyalla.

Selain itu, ia juga menyoroti jika publik tak puas dengan legislasi yang dibuat oleh DPR, dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lalu oleh MK ditolak dengan alasan legal standing atau ditolak materinya.

"Dan keputusan MK bersifat final. Selesai. Rakyat pun tidak bisa berbuat banyak," ucapnya.

"Lalu, di mana sebenarnya kedaulatan hakiki rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negara ini? Dianggap apa sebenarnya rakyat ini?," sambungnya.

LaNyalla mengaku heran dengan tirani mayoritas partai politik mengungguli kehendak rakyat.

Padahal, negara ini ada dan lahir karena adanya rakyat, bukan karena partai politik.

"Dan partai politik baru masuk ke dalam sistem tata negara berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945," kata LaNyalla.

"Inilah salah satu kecelakaan amandemen konstitusi 2002 silam, yang memberi ruang terlalu besar kepada partai politik," jelasnya.

Wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menjadi polemik di tengah masyarakat, beberapa hari belakangan.

Sejumlah ketua umum partai politik (parpol) pun menyambut baik usulan tersebut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, menyetujui usulan tersebut.

Respons positif juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa pihaknya siap membicarakan aspirasi soal penundaan pemilu dengan ketua umum parpol lainnya.