Nono Sampono Bicara Pentingnya Koordinasi Keamanan Laut Untuk Hadapi Dinamika di Kawasan
Nono Sampono membahas tentang perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik akibat pergeseran geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI (Mar) (Purn) Nono Sampono membahas tentang perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik akibat pergeseran geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi serta pengaruhnya terhadap ASEAN dan Indonesia.
Dalam paparannya, Nono di antaranya menyoroti pentingnya menjaga keamanan laut di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
Namun demikian menurutnya saat ini upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia untuk menjaga keamanan laut tersebut belum terkoordinasi dengan baik.
Padahal, kata dia, dengan adanya koordinasi yang baik antarlembaga, maka Indonesia dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan baik dalam segi anggaran maupun sumber daya dalam pengamanan tersebut.
Mau tidak mau, kata Nono, pembangunan kekuatan maritim mutlak dilakukan dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Baca juga: Rektor Unhan Harap Revisi Terbatas UU Kelautan Harmonisasikan Keamanan dan Penegakan Hukum
Untuk itu, kata dia, bisa dilakukan di antaranya dengan menata sistem keamanan laut Indonesia melalui revisi terbatas Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan.
Hal tersebut disampaikan Nono dalam Keynote Speechnya pada Focus Group Discussion bertajuk 'Urgensi Penguatan Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Kelautan' pada Selasa (22/3/2022).
"Persoalannya apakah kita bisa dalam waktu dekat? Orang duit kita terbatas. (Penting) bagaimana kita mendesain yang ada ini agar yang kita punya ini digunakan secara efisien efektif. Itu saja. Ngapain kita jalan sendiri-sendiri? Kita harus menyatu, terkoordinasikan untuk menyatu, secara efektif kita bisa gerakan dan efisien. Dana kita terbatas," kata dia.
Nono juga menyoroti perkembangan lingkungan strategis khususnya di dekat Laut China Selatan.
Menurutnya, Indonesia perlu berhati-hati mengelola bola liar konflik di Laut China Selatan yang beririsan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.
Baca juga: Penegakan Hukum Kelautan Harus Bertujuan untuk Kesejahteraan Rakyat
Indonesia sebagai negara yang non blok, kata dia, tentunya menghendaki kedamaian dengan selalu mengedepankan diplomasi terkait persoalan di wilayah tersebut.
Namun demikian, kata Nono, diplomasi yang dilakukan Indonesia juga perlu dibarengi dengan pembangunan kekuatan di antaranya ekonomi dan militer untuk melindungi kepentingan nasional terutama di laut.
"Harga diri kita harus kita jaga. Dengan apa? Tidak bisa dengan mulut, harus dengan kekuatan. Dalam konteks ini kekuatan maritim, ekonomi, pertahanan keamanan. Dan yang paling penting kita jangan masuk ke dalam wilayah bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu untuk misalnya melawan. China ini tidak main-main, sekarang kekuatannya ada di mana-mana baik secara ekonomi maupun militer," kata Nono.