"Mungkin saja dengan menunjukkan data kemudian menyatakan bahwa Indonesia masih butuh Pak Jokowi atau kemudian Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang sekarang dalam masa-masa sulit yang seperti ini karena pandemi covid yang masih ada," tambahnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Mardani: Kalau di Sepak Bola MU Kalah Terus, Pelatih Diganti Bukan Pemain

Puan mempertanyakan alasan pihak yang melemparkan wacana penundaan pemilu.

Ia mengatakan penundaan pemilu mestinya hanya bisa dilakukan ketika ada situasi mendesak atau force majeure.

"Pertama ada satu proses yang kemudian apakah ini sudah menjadi force majeure. Maksudnya ada sesuatu hal yang sangat mendesak sehingga harus adanya amandemen terkait dengan penundaan pemilu," ucap Puan.

Ia menilai saat ini belum ada situasi negara Indonesia yang menunjukan terjadinya force
majeure.

Ia mencontohkan force majeure yang terjadi misalnya bencana besar yang tidak bisa ditanggulangi.

"Biasanya itu penundaan pemilu kalau kemudian terjadi force majeur. Apakah bencana nasional yang wah hebat sekali sehingga tidak bisa atau terjadi hal-hal yang luar biasa sampai tidak bisa tertanggulangi sehingga harus ada penundaan. Apakah itu sudah terjadi? Karena sampai saat ini Insya Allah jangan sampai terjadi itu yang pertama," tutur Puan.

Selain itu Puan menilai penundaan pemilu akan memberikan preseden buruk untuk pemerintahan Indonesia ke depannya.

Menurutnya, nantinya akan ada pihak-pihak yang kembali mendorong perpanjangan masa jabatan.

"Jika suatu saat nanti kalau sudah terjadi pergantian pergantian pemerintahan atau presiden. Kemudian merasa masih populer, masih dibutuhkan dan masih lain-lain sebagainya, itu kemudian ada
perpanjangan lagi. Itu kan ini harus kita simak dan kita perhatikan baik-baik dan jangan
juga kemudian merugikan rakyat," kata Puan.(tribun network/fah/dng/dod)