"PDI Perjuangan solid, itu yang harus saya sampaikan bahwa kita semua mengikuti arahan ketua umum. Kalau kemudian ada gimmick-gimmick, ada dinamika di lapangan, itu kan mungkin suara pribadi. Tidak menjadi suara resmi partai atau kemudian suara resmi fraksi DPR, PDIP Perjuangan yang ada di DPR. Jadi ya yang didengar ya yang resmi saja," ujar Puan.

Baca juga: Puan Maharani Bantah Ditawari Gantikan Maruf Amin untuk Loloskan Penundaan Pemilu

Instruksi Megawati, kata Puan, telah disampaikan pada rapat yang diikuti para kader PDI-P.

Seluruh kader PDI-P menolak penundaan pemilu. PDI-P telah menyepakati Pemilu digelar pada 14 Februari 2022.

"Jadi ada suatu rapat yang disampaikan bahwa menurut instruksi Ketua Umum bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah ya segera dilaksanakan, bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari. Ya itu kan sudah clear," ucap Puan.

Puan mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah keputusan final yang disepakati pemerintah, DPR, dan KPU. Menurut Puan, ada mekanisme panjang yang harus dijalani dalam penentuan keputusan tersebut.

"Sebagai ketua DPR sudah sudah jelas bahwa pemerintah, DPR, KPU sesuai dengan mekanismenya sudah menyetujui dan menyepakati pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari
tahun 2024. Sudah titik. Jadi ya setelah disepakati kemudian disetujui dan bahkan disahkan bahwa DPR, pemerintah, dan KPU menyetujui 14 Februari 2024 itu harus ada penyelenggaraan Pemilu, ya itu yang kita sepakati," ujarnya.

Baca juga: KPU dan Komisioner Baru Satu Suara Tak Terpengaruh Wacana Penundaan Pemilu 2024

Puan meyakini Presiden Joko Widodo juga tidak akan tergoda menyetujui usul penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatannya.

Puan yakin Jokowi pasti mengikuti amanah yang diberikan rakyat Indonesia.

"Saya meyakini Presiden Jokowi pasti mempunyai keteguhan hati yang bisa menjaga apa yang menjadi amanah dan amanat yang diberikan rakyat Indonesia yang memilih pada periode pertama dan
periode kedua untuk bisa menjaga hal tersebut sampai masa berakhirnya tahun 2024 itu," ucap Puan.

Puan lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa orang yang mengusulkan penundaan adalah pihak yang ingin menjerumuskannya.

"Boleh saja orang memberikan masukan, boleh saja orang berikan data, tapi ya itu kembali lagi kepada Presiden Jokowi. Dan presiden juga sudah menyatakan orang-orang yang kemudian ingin mengatakan penundaan atau perpanjangan itu adalah orang-orang yang menjerumuskan beliau, jadi saya meyakini hal itu," tutur Puan.

Di sisi lain Puan tidak menutup kemungkinan orang-orang di sekeliling Jokowi yang mendorong penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Puan, lingkaran di sekitar Jokowi mungkin saja memberikan data-data yang menunjukan data-data yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Pasti semuanya mau dekat presiden. Semuanya bisa memberikan masukan atau pun kemudian memberikan data atau apa namanya hal-hal yang menurut yang bersangkutan itu akan mempengaruhi presiden," ucap Puan.