TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memerintahkan seluruh jajarannya untuk menggelar operasi intelijen dalam rangka mengamankan produk dalam negeri. 

Hal itu disampaikan Burhanuddin di hadapan Jaksa Agung Muda Intelijen, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

"Melakukan kegiatan operasi intelijen guna mencari dan menemukan barang-barang ataupun produk luar negeri (ex barang impor) yang dilabel seolah-olah produk dalam negeri," ujar Burhanuddin dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).

Burhanuddin menuturkan instruksi ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang marah karena banyak Kementerian, Pemda, dan BUMN yang membeli produk luar negeri alias impor.

"Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden RI untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri," jelas dia.

Lebih lanjut, Burhanuddin meminta agar instruksi ini dilakukan hingga ke satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.

"Agar segera melaksanakan dan melaporkan perintah ini secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah di depan kepala daerah, Menteri, dan pejabat lainnya saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Banyak Impor, Sebut Nama Kementerian

Presiden bahkan dua kali melarang peserta yang hadir untuk tepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan. 

Kemarahan presiden tersebut karena banyak Kementerian, Pemda, dan BUMN yang membeli produk luar negeri alias impor.

Presiden bahkan sampai menunjuk kepala sendiri saking jengkelnya, karena tidak habis pikir, Kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN banyak yang membeli barang impor.

"Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang kadang gimana toh aduh (tunjuk kepala)? Saya detilkan lagi, gregetan saya," kata Presiden.

Pasalnya kata Presiden apabila anggaran yang ada dibelikan produk dalam negeri alias UMKM, akan dapat mentriger pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, anggaran di daerah Rp 535 triliun, dan BUMN mencapai 420 triliun. Apabila anggaran tersebut digunakan 40 persen saja untuk membeli produk lokal alias UMKM maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 1,71 persen.

"Gak usah cari ke mana-mana (mendorong pertumbuhan ekonomi), tidak usah cari investor, kita diem saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM,  kita kok gak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," katanya.

Presiden menegaskan dengan membeli barang impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan ke negara lain. Sementara apabila dibelikan produk dalam negeri atau UMKM, maka uang akan berputar di dalam negeri. 

"Coba kita belokkan semuanya ke sini, barang yang kita beli, barang dalam negeri berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," pungkasnya.