"Ini kan soal impor sejak dulu, bahkan dijadikan sebagai komoditas politik setiap pilpres, itu artinya justru Jokowi tak bisa berbuat apa-apa sampai periode keduanya,"

"Saat ini langkah yang paling tepat dilakukan oleh Jokowi adalah resuffle kabinet termasuk mengocok ulang posisi menteri serta wakil menteri yang baru saja dibuat Perpresnya."

Menurutnya, PAN adalah parpol yang masuk dalam koalisi yang tentunya secara etika bisa menjadikan momentum ini alasan sebagai waktu yang tepat meresuffle kabinet.

"Saya kira resuffle kabinet juga diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan juga menuntaskan persoalan sektor ini,"

Herry mengaku khawatir ketika lengser, Jokowi meninggalkan legacy buruk bidang ekonomi kepada Presiden selanjutnya, konsentrasi pemerataan pembangunan nasional jelas terganggu.

"Catatan terakhir adalah klaim pemulihan ekonomi oleh Jokowi yang semakin baik diharapkan tidak hanya ilusi semata dan hanya bermanfaat pada kelompok, sentimen atau kelas masyarakat tertentu saja. Jika ekonomi membaik pasti soal kelangkaan dan juga tingkat konsumsi rumah tangga berbanding lurus yang ada justru sebaliknya," tandasnya.

Ancam Reshuffle Menteri

Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN. 

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.