PKS Keberatan Vaksin Booster Dijadikan Syarat Mudik, Singgung Soal Target Habiskan Stok Vaksin
Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mempersyaratkan vaksin booster untuk mudik dan tarawih
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama keberatan dengan adanya kebijakan pemerintah yang mempersyaratkan vaksinasi booster untuk perjalanan mudik dan Salat Tarawih.
Menurut Suryadi, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai menunjukkan penurunan.
Bahkan setelah perhelatan besar MotoGP digelar sekalipun, tidak ada peningkatan kasus Covid-19.
"Jadi sebetulnya bukan cuma PKS yang keberatan, saya kira masyarakat juga akan sangat keberatan kalau vaksin booster ini dijadikan syarat untuk Salat Tarawih kemudian mudik."
"Pertama (pemerintah) harus melihat situasi terkini masyarakat bahwa kecenderungan Covid-19 hari ini mulai menurun."
"Dibanding dengan awal tahun yang 60.000 per hari, sekarang kurang lebih 5.000 kasus harian."
"Ketika Natal dan Tahun Baru, juga pada saat perhelatan MotoGP di Lombok kemarin tidak ada persyaratan itu dan kita fine-fine saja."
"Kecenderungan Covid-19 ini semakin membaik," terang Suryadi dikutip dari Kompas Tv, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Booster untuk Rakyat Upaya Mempercepat Transisi dari Pandemi Covid-19 ke Endemi
Baca juga: Rindukan Suasana Ramadan Seperti Sebelum Pandemi Covid-19? Kemenag Ingatkan Tetap Taat Prokes
Belum lagi kebijakan peniadaan syarat PCR untuk perjalanan yang ternyata juga tidak membuat kasus Covid-19 meningkat.
Untuk itu, diharapkan Suryadi, pemerintah tetap konsisten pada kebijakan yang dibuatnya.
"Yang kedua kita ingin pemerintah konsisten, (apalagi) surat edaran sakit Covid-19 misalnya pada awal bulan Maret misalnya, Pemerintah meniadakan syarat PCR untuk perjalanan."
"Dan ternyata kebijakan itu tidak menambah peningkatan kasus Covid-19, dan cenderung menurun."
"Itu artinya bawah (dengan vaksinasi dobel) ini sudah cukup memadai," sambung Suryadi.
Suryadi tidak ingin masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, hingga akhirnya berbagai asumsi muncul.