Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya saat bertemu awak media setelah acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022, di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Surta mengatakan bahwa setelah Lebaran akan ada deklarasi dukungan Jokowi tiga periode.

"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," kata Surta (30/3/2022).

Pernyataan Surta soal deklarasi tersebut pun kini menjadi sorotan publik.

Baca juga: Ada Peserta Silaturahmi Apdesi yang Teriak Jokowi 3 Periode dan Usulkan Luhut Presiden

Sebut Dukungan Jokowi 3 Periode Hanya Spontan

Surta Wijaya memberikan klarifikasinya terkait adanya dukungan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional APDESI di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Surta pun mengistilahkan dukungan tersebut seperti hubungan anak dan orang tua.

Seperti ketika ada anak yang memohon sesuatu dan dikabulkan maka anak-anak tersebut akan berteriak mengucapkan rasa terimakasihnya masing-masing.

"Jadi bukan begitu, mungkin tadi kita istilahkan seperti anak sama orang tua. Ketika anak memohon dikabulkan, jadi anak tersebut teriak masing-masing," kata Surta dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Hadiri Acara APDESI, Jokowi: Bapak Pembangunan Desa Bukan Saya

Lebih lanjut Surta beranggapan, siapapun yang akan menjadi pemimpin, tak hanya Jokowi, jika memang baik kepemimpinannya maka ia mendukungnya baik untuk tiga periode, bahkan seumur hidup.

"Kalau saya si berpikir, bukan Pak Jokowi aja. Siapapun yang jadi pemimpin jangankan tiga periode, seumur hidup juga enggak apa-apa sepanjang baik memimpinnya."

"Kepala Desa saja kalau tidak baik jangankan tiga periode, dua periode, satu periode kan enggak dipilih lagi." terang Surta.

Saat ditanya terkait ide jabatan presiden tiga periode ini tak sesuai konstitusi, Surya menjawab bahwa pemahaman soal konstitusi ini bukan di desa, melainkan di MPR dan DPR.

Baca juga: Apdesi Nobatkan Jokowi Bapak Pembangunan Desa Indonesia

"Kalau itu kan, kami di desa kalau hal-hal konstitusi pemahamannya bukan di desa. Itu kan adanya di MPR DPR sana," ungkapnya.