Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Perludem Ingatkan Jokowi soal Masa Jabatan Presiden, Jangan Sampai Nasib Soeharto Terulang

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam menanggapi usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Sri Juliati
zoom-in Perludem Ingatkan Jokowi soal Masa Jabatan Presiden, Jangan Sampai Nasib Soeharto Terulang
Biro Pers Sekretariat Presiden/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkemah di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022) 

Surta beralasan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa sehingga mereka menilai presiden peduli dengan desa.

“Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik.”

“Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan,” jelasnya.

Bahkan, kata Surta, seharusnya dukungan untuk deklarasi agar Jokowi menjabat tiga periode dideklarasikan pada acara tersebut.

Hanya saja, rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).

“Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua. Saya capek dilarang sana sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan (dibilang), ‘Jangan cerita ini’. Saya capek,” cerita Surta.

Ketua APDESI Buka Suara

Berita Rekomendasi

Sementara itu Ketua Apdesi, Arifin Abdul Majid mengecam penggunaan nama organisasinya yang mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Hal itu disampaikannya guna merespons pelaksanaan Silaturahim Nasional Kepala Desa di Istora Senayan Jakarta pada Selasa (29/3/2022) yang menggunakan nama Apdesi.

"Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat Apdesi, mengutuk keras penggunaan nama organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu," kata Arifin dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/3/2022).

"Dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden," sambungnya.

Arifin pun mempertanyakan, mengapa nama organisasi masyarakat (ormas) Apdesi yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Ia pun menyayangkan adanya pihak yang menggiring seluruh anggota Apdesi masuk dalam politik praktis. Terlebih, dalam polemik yang bergulir belakangan ini soal penundaan Pemilu hingga masa jabatan presiden tiga periode.

"Sehingga kami meminta kepada kepolisian mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah-olah seluruh anggota Apdesi masuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden," kata Arifin.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas