TRIBUNNEWS.COM - Kuasa atas komoditas minyak goreng telah sepekan dipegang oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Namun, penanganan komoditas minyak goreng curah yang dilakukan oleh Kemenperin justru dianggap gagal atau lebih buruk daripada sebelumnya.

Yakni saat kuasa atas komoditas minyak goreng dipegang oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kritikan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam, Rabu (30/3/2022).

"Ternyata setelah seminggu kuasa atas komoditas minyak goreng dipegang oleh Kemenperin, ini kami lihat jauh lebih gagal daripada Kemendag."

"Jauh lebih buruk penanganannya," kata Mufti dikutip dari laman resmi DPR RI.

Baca juga: Ketika Jokowi Temukan Minyak Goreng Curah Belum Sesuai HET Saat Blusukan di Pasar Jawa Tengah

Baca juga: DPR Soal Kartel Minyak Goreng, Nyali KPPU Lebih Tinggi Ketimbang Kemendag

 Hal itu dibuktikan dengan masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng curah di pasaran.

"Saya coba cek tanya di banyak orang dan di banyak tempat, tidak ada barang (minyak goreng curah)."

"Jikalau pun ada di beberapa tempat, tetapi harganya sangat mahal yaitu Rp30.000 per liter," sambung Mufti.

Apabila mengacu amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, distribusi minyak goreng ada di tangan Kemendag.

Untuk itu, Mufti berharap Kemendag terus berjuang menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga minyak goreng.

Pasalnya, minyak goreng adalah kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kemendag Dinilai Plin-plan

Sementara itu, tanggapan lain juga muncul dari Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.

Baca juga: Permintaan Minyak Goreng dan Sirup di E-Commerce Meningkat Jelang Ramadan