Menurutnya, kelangkaan minyak goreng ini diakibatkan regulasi yang belum dikaji secara matang oleh Kementerian Perdagangan.

Kebijakan yang plin-plan ini, kata Sudin, dapat menyebabkan kelangkaan dan distribusi minyak goreng yang macet.

“Ini terjadi juga ada kesalahan dari Kementerian Perdagangan yang pertama mengeluarkan peraturan penting yang akan mensubsidi minyak goreng pada hari ini, besoknya dicabut."

"Akibatnya kan pasar menunggu,” jelas Sudin, Rabu (30/3/2022) dikutip dari DPR RI.

Terkait hal itu, Sudin meminta Kemendag untuk segera memperbaiki masalah regulasi nih.

"Regulasinya harus dibenahi dulu bukan hanya dari (Kementerian) Perdagangan dan (Kementerian) Perindustrian yang menyalurkan distribusi (minyak goreng),” sambung Sudin.

Baca juga: Isi Surat Rekomendasi KPPU ke Pemerintah Tentang Penanganan Kisruh Minyak Goreng

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengambil langkah untuk menggelar rapat gabungan yang sudah dijadwalkan.

Baik itu Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII dan mitra kerja terkait.

Kemendag Duga Ada Mafia

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menduga ada mafia yang melakukan penyimpangan minyak goreng.

Bahkan, Mendag Lutfi menyebut para mafia tersebut ditemuinya pada saat melakukan pemantauan minyak goreng di tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Timur.

Sehingga membuat langka dan harganya yang melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Padahal, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan berbagai kebijakan.

Mulai operasi pasar, penetapan HET, hingga kewajiban memasok ke dalam negeri dari kuota ekspor atau domestic obligation market (DMO).

Baca juga: Stok Sempat Minim Pemerintah Akhirnya Salurkan 28 Ribu Ton Minyak Goreng Curah Secara Bertahap

Namun, upaya tersebut tidak membuat harga minyak goreng kemasan maupun curah turun, malah terjadi kelangkaan.

Akhirnya, Kemendag pun mencabut aturan yang telah dibuatnya.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Seno Tri Sulistiyono)