Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menilai, wacana penundaan pemilu kini sudah tertutup usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri bicara hal tersebut.

"Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Bima mengakui bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) satu di antara tokoh yang mengusulkan penundaan Pemilu.

Namun, menurutnya, Zulhas juga sudah mengklarifikasi bahwa hal itu sebatas usulan dan realitas politiknya tidak memungkinkan.

"Ketum PAN sudah menyampaikan bahkan beberapa waktu lalu bahwa walaupun ada usulan, tapi realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," ujar Bima.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Jokowi Larang Kabinet Bicara Penundaan Pemilu, Puan: Menteri Harus Ikuti Perintah Presiden

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanas. Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Baca juga: Jokowi kepada Para Menteri: Jangan Sampai Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Umumkan Libur Lebaran dan Cuti Bersama pada 29 April - 6 Mei 2022

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," ujarnya.