Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Menanggapi perintah Jokowi itu, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut, larangan yang disampaikan Presiden Jokowi itu sudah jelas, sebagaimana norma yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

"Ini kita masalahin. Itu saya rasa sudah jelas kalau di dalam RUU itu normanya jelas," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Airlangga enggan menanggapi lebih jauh perintah kepala negara itu.

Menurutnya, pernyataan presiden sudah jelas sehingga tak perlu diberi penjelasan lagi.

"Penjelasannya tidak perlu," ucap Airlangga sambil melempar tawa kepada awak media.

Baca juga: Pengamat: Perintah Jokowi Soal Setop Wacana Penundaan Pemilu Jangan Disalahartikan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi.

Baca juga: Tanggapan Fadli Zon soal Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu: Harus Didukung

Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat.

Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," katanya.