Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Relawan ABJ Apresiasi Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” lanjut dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan Pemilu atau perpanjangan presiden.

“Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini,” ucapnya.

Baca juga: Jokowi kepada Para Menteri: Jangan Sampai Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu

Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengamat: Copot menteri yang ngeyel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai apa yang disampaikan Jokowi merupakan langkah guna memutus spekulasi liar soal penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.

"Ini langkah maju untuk mengamputasi spekulasi liar soal penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode," kata Adi saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/4/2022).

Adi juga menyebut setidaknya apa yang disampaikan Jokowi yang secara tegas melarang menterinya menimbulkan polemik di masyatakat.

Bahkan, ia menilai justru membuat Presiden Jokowi makin tak populer dan cenderung mendapat respon negatif publik.

Ia pun menilai, akan semakin tegas jika Presiden Jokowi mengancam para menterinya diberhentikan jika kembali menyerukan penundaan pemilu.