TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan BLT Minyak Goreng untuk mempertahankan daya beli masyarakat. 

BLT Minyak Goreng, kata Harry, untuk mengurangi pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga memasuki bulan Ramadan, termasuk kenaikan harga minyak goreng.

"Jadi ini merupakan bantalan. Untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Maka, kami mempertebal bantuan pangan untuk masyarakat yang memenuhi syarat," kata Harry melalui keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Menurut Harry, BLT Minyak Goreng menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta KPM. 

Mereka adalah 18,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan 1,85 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT. 

"Hari ini Presiden melakukan launching di Jambi. BLT minyak goreng diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya yang diserahkan sekaligus dalam tiga bulan (April, Mei dan Juni)," jelas Harry.

"Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp300.000 pada April 2022," tambah Harry. 

Baca juga: Pengamat: Program BLT dan Bansos Bawa Dampak Negatif, yakni Budaya Ketergantungan dan Sifat Malas

Bantuan ini merupakan tambahan dari bantuan sosial reguler yang selama ini sudah diterima melalui PKH dan BPNT. 

Selain KPM BPNT dan PKH, Pemerintah juga menyalurkan BLT Minyak Goreng kepada 2,5 juta PKL dan pengusaha warung yang akan disalurkan oleh TNI-Polri.

Harry juga menambahkan, Presiden sudah memutuskan, bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. 

"Penyaluran dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan pertimbangan penyaluran bantuan sebelumnya mencatatkan  progres yang cukup bagus. Selain itu, KPM yang menerima uang tunai juga secara psikologis berbeda dengan yang non tunai," ungkap Harry.

Penyaluran melalui Bank Himbara dianggap memerlukan waktu lebih lama, karena ada tahapan prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu.