Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus, menyambut baik dan mendukung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang melarang para menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Arahan dan instruksi Jokowi sudah sangat jelas dan tegas kepada jajaran kabinetnya. Sebagai pembantu presiden, para menteri harus taat dan patuh menjalankan instruksi tersebut kemudian menghentikan narasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa Jabatan Presiden yang telah menimbulkan kegaduhan dan polemik di masyarakat," kata Guspardi, kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Menurutnya, masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah tertutup setelah Presiden Jokowi melarang Menterinya berbicara soal hal itu.

Baca juga: Jokpro 2024 Dukung Sikap Presiden Jokowi Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu

Sebab polemik dan wacana kontroversial itu memang harus diakhiri dan ditutup rapat-rapat supaya tidak terus menjadi polemik dan meruncing.

"Sehingga dikhawatirkan menimbulkan benturan di tengah masyarakat," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Barat itu menilai, arahan dan inststruksi Jokowi merupakan langkah bijak dan positif dari seorang pemimpin bangsa.

Hal ini menunjukkan lagi komitmen Presiden Jokowi yang patuh terhadap konstitusi.

Selain itu juga harus dilihat sebagai penegasan dan melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan Presiden 3 priode yang telah beberapa kali disampaikan pada waktu sebelumnya. Pernyataan dan penegasan sikap Jokowi ini sudah dinantikan oleh masyarakat.

Saat ini, lanjut Guspardi, fokus pemerintah harus ditujukan memperbaiki kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja.

Masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi karena semakin tertekan dengan kenaikan beberapa harga kebutuhan seperti, minyak goreng, BBM dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, mari sudahi dan stop untuk membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan mas jabatan Presiden ini, karena pemerintah dan DPR telah bersepakat hari pencoplosan pemilu itu pada tanggal 14 Februari 2024," ujar Guspardi.

"Bagaimanapun kesuksesan penyelenggaran pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu 2024 mendatang harus menjadi agenda yang kita kawal bersama," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.