TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sangat lemah dalam mengontrol kebijakan pemerintah, khususnya ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

"Kontrol DPR harusnya lebih keras terhadap pemerintah dalam mengendalikan  harga-harga Sembako yang bikin menjerit rakyat apalagi memdekati hari raya Lebaran seperti ini," kata Pengamat Sosial-Politik dari CNI, Heru Cipto Nugroho (Heru CN) kepada pers, Sabtu (7/4/2022).

Heru mengatakan naiknya harga-harga sembako menjelang bulan Ramadan dan hari Lebaran sudah biasa terjadi.

Tetapi paling tidak, menurut dia, harganya bisa ditekan oleh pemerintah dan  DPR punya peran untuk membantu melalui pengawasan berbagai kebijakan pemerintah.

"Kalau begini cara kerja DPR ya otomatis masyarakat kecewa dan bisa muncul mosi tidak percaya pada lembaga tinggi ini, akhirnya bisa bubar jika marwahnya  hilang," kata  Heru CN.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru SMRC: Kepuasan Terhadap Jokowi Turun, Dipicu Sembako hingga Pandemi

Dia mengatakan bahwa selama kepemimpinan Jokowi  sejak 2014, tahun ini benar-benar rakyat menjerit akibat naiknya harga sembako yang tidak terkendali apalagi ditambah BBM dan elpiji yang akan naik bertahap.

"Ingat satu masalah minyak goreng saja hampir empat bulan lebih tidak jelas penyelesain oleh pemerintah," katanya.

Yang disayangkan adalah DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah hanya sibuk mencari panggung sendiri-sendiri.

"Padahal sebagai lembaga tinggi bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas pengawasan," katanya.

Oleh karena itu,  menurutnya, wajar ada kesan di masyarakat pemerintah dan DPR  kalah dengan mafia.

"Apalagi Lembaga DPR mayoritas pendukung pemerintah," katanya.

"Dan menjadi aneh bagi rakyat, tersangka mafia minyak goreng hilang dan Panja Minyak DPR menguap begitu saja," kata Heru CN menambahkan.

Ia mengatakan kalau kondisi  ekonomi nasional terus  begini maka rakyat menjerit akibat naiknya harga-harga pangan apalagi kalau  tidak diantisipasi dengan bijak.

"Jangan salahkan rakyat mengambil mandatnya yang selama ini diserahkan kepada anggota DPR," katanya.

Dia mengatakan bahwa seharusnya Anggota DPR fokus kerja untuk rakyat bukan untuk Partai karena jika partainya mendapat jatah  menteri atau jabatan lainnya
kemudian seperti macan ompong.

"Ingat gaji DPR bukan dari Pemerintah tapi dari rakyat," papar Heru.