TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengimbau unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang rencananya akan digelar besok Senin (11/4/2022) dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam pada Sabtu (9/4/2022). 

Mahfud MD menyampaikan pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai berbagai masalah yang muncul termasuk rencana unjuk rasa tersebut.

Pemerintah, kata Mahfud, menilai adanya unjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi.

Meski begitu, lanjut dia, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum.

Dalam menghadapi rencana unjuk rasa tersebut, kata dia, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penengak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya.

Ia juga melarang aparat melakukan kekerasan, membawa peluru tajam, dan tidak terpancing provokasi.

Diberitakan sebelumnya rencananya pada Senin 11 April 2022 besok, setidaknya ada 1.000 mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang akan berunjuk rasa di Istana Negara.

Selain itu ada beberapa pihak yang mengajak BEM SI berkolaborasi saat unjuk rasa tersebut.

Namun demikian, BEM SI belum mengambil keputusan apakah akan turut berkolaborasi atau tetap berjalan sendiri. Ada enam tuntutan yang akan disampaikan BEM SI dalam unjuk rasa yang akan digelar Senin besok.(*)