Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara terkait rencana aksi yang akan dilakukan aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Senin (11/4/2022) besok.

Hasto mengingatkan kepada massa mahasiswa agar tak 'salah alamat' dalam menyampaikan aksi tersebut.

Diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut akan menyerukan penolakan penundaan Pemilu hingga menuntut pemerintah menstabilkan harga bahan pokok.

"Untuk demo itu ditujukan terkait dengan isu isu penundaan pemilu, Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan suatu sikapnya yang senapas dengan partai (PDIP) yaitu untuk taat dengan konstitusi," kata Hasto saat ditemui awak media usai buka bersama di Gedung Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan (10/4/2022).

Hal itu didasari karena jika tuntutan penolakan Pemilu itu dilayangkan kepada Presiden Jokowi, dirinya dapat memastikan kalau orang nomor satu di Indonesia tersebut taat pada konstitusi.

"Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting Ting. Jangan salah alamat," katanya.

Baca juga: UPDATE Demo 11 April, BEM SI Pindahkan Lokasi Aksi ke DPR, Tuntutan Tak Lagi Ditujukan ke Jokowi

Tak hanya itu, Hasto juga meyakini kalau sejak awal Jokowi, sudah sering kali mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak melakukan gerakan di luar arahannya.

"Melarang menteri-menteri melakukan gerakan gerakan di luar mandat yang diterima agar fokus pada tugasnya," ucap dia.

Kendati demikian, Hasto meyakinkan kalau aksi yang akan disampaikan BEM SI itu sah saja dilakukan sebab merupakan hak setiap warga negara.

Terlebih kata dia, hal tersebut diatur dan diamanatkan langsung dalam konstitusi negara.

Baca juga: Jelang Demo 11 April, Akun Sosmed Koordinator BEM SI Diretas dan Digunakan untuk Unggah Konten Hoax

Tak hanya itu, dirinya juga mengaku pernah turun langsung menjadi massa aksi jelang Presiden Soeharto lengser.

"Ya, untuk demo saya dulu juga ikut demo untuk menjelang pak Harto lengser. Jadi itu kan hak untuk berserikat dan berkumpul. Termasuk menyampaikan pendapat, itu kan diatur konstitusi," kata dia

Batal Gelar Aksi di Istana Negara