Ryano Panjaitan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPP KNPI Periode 2022-2025
Kongres sepakat memilih Muhammad Ryano Satrya Panjaitan secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2022 - 2025.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres XVI Komite Nasional Pemuda lndonesia (KNPI) yang berlangsung Hotel Sahid, Jakarta 8-10 April 2022 telah selesai digelar.
Kongres sepakat memilih Muhammad Ryano Satrya Panjaitan secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2022 - 2025.
Kongres yang mengambil tema "Pemuda Satu Untuk Indonesia Maju" merupakan gabungan kubu Ketua Umum KNPI yang pecah dan melebur dalam Satu Kongres - Satu KNPI dengan misi mempersatukan Pemuda Indonesia.
Sebelum ditetapkan secara aklamasi ada tiga calon yang maju pada Kongres tersebut, yaitu Devanda Aditya Putra, Lisman Hasibuan.
Namun jelang pemilihan satu persatu calon mulai berkurang, yang akhirnya Ryano Panjaitan langsung ditetapkan di forum Kongres calon terpilih secara aklamasi.
Baca juga: Jelang Kongres KNPI, 3 Figur Ini Resmi Mendaftar Jadi Calon Ketua Umum
Ryano mengaku berterima kasih kepada tiga mantan Ketua Umum Raden Andreas Wardhana, Mustahuddin, Noer Fajrieansyah yang dapat menyatukan pemuda dengan menyelenggarakan Kongres.
"Kongres digelar untuk memilih kepengurusan KNPI Bersatu sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan sudah saatnya kembali menempati rumah bersama demi persatuan pemuda Indonesia semakin kuat. Mari kita bergandengan tangan agar pemuda Indonesia menjadi kuat," kata Ryano dalam orasinya, Minggu (10/4/2022).
Dia juga bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh anggota DPP KNPI, SC, OC, DPD KNPI, para pimpinan OKP yang dapat mengikuti Kongres KNPI sehingga berjalan dengan baik dan tertib.
Di akhir pidatonya, Ryano juga kembali menyinggung soal visi activistpreneur yang digaungkan olehnya pada masa pencalonan lalu.
"Ini merupakan ide mendorong aktivis muda yang memiliki kemandirian ekonomi dan tidak sekadar mengejar politik kekuasaan dan jabatan yang berujung pada pragmatisme atau politik transaksional," pungkasnya.